Pemprov DKI Harus Uji Amdal PT SBI

POLITISI muda Nasdem Ahmad Sahroni mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan uji analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atas keluhan yang disampaikan pihak sekolah Nizamia Andalusia terhadap aktivitas proyek pembuatan beton readymix milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI tersebut menanggapi respon dari PT SBI yang menyebut pihaknya telah mengantongi izin dan melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah terkait pembangunan pabrik beton curah atau batching plant di Jl. Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur dengan Kodam Jaya sebagai pemilik lahan tersebut.

“Pemprov DKI harus melakukan uji amdal di lapangan untuk memastikan kebenaran dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masayarakat sekitar,” tandas Sahroni, Kamis (27/2).

“Dalam kasus ini yang menjadi persoalan bukan pada sosialisasi sebelum pembangunan melainkan dampak yang disebabkan oleh aktivitas yang saat ini sedang berjalan,” timpal Sahroni.

Ia menekankan bahwa dampak buruk yang dirasakan masyarakat sekitar, termasuk sekolah Nizamia Andalusia, bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele, baik oleh PT SBI maupun Pemprov DKI.

Sebagaimana disampaikan pihak sekolah, aktivitas PT SBI ternyata berimplikasi pada turunnya kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air tanah, persoalan limbah padat dan limbah B3 yang berdampak pada kualitas masyarakat sekitar.

“Poin-poin keluhan ini harus direspon oleh Pemprov DKI selaku pihak yang memberi izin lewat uji amdal di lapangan,” ucap Sahroni.

Lebih jauh Sahroni menjelaskan jika nantinya uji amdal tersebut terbukti selaras dengan keluhan masyarakat maka Pemprov DKI harus berani bersikap membatalkan izin beroperasi PT SBI atau solusi lain yang tidak merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta cucu perusahaan BUMN, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk mengkaji ulang pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur.

Selain karena banyaknnya penolakan dari sejumlah kalangan, lokasi tersebut juga dinilai mengganggu aktifitas pendidikan yang ada di sekitar.

Martin Manurung mengatakan, pendirian industri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan tata kota dan rencana tata ruang dan wilayah juga harus dipertimbangkan.

Diterangkannya, dalam menentukan lokasi industri terdapat sejumlah pertimbangan yang harus dilihat. Salah satunya adalah dampak lingkungan.

“Kebijakan tersebut diberikan agar industri juga melihat aspek lingkungan dan daerah yang ada agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan,” terangnya.

Martin Manurung berencana akan menyempaikan  langsung permasalahan ini kepada Semen Indonesia Group selaku holding company untuk menjadi perhatian serius, sebelum permasalahan ini terlampau jauh.

“Kita akan tanyakan ini. Kita ingin BUMN kita tidak menjadi masalah di tengah-tengan masyarakat,” pungkasnya. (A-2)