Aspal Monas Runcingkan Konflik

FRAKSI PDIP DPRD DKI menilai Pemerintah Provinsi DKI telah menabuh genderang perang karena berani mengaspal sebagian jalan di kawasan Monumen Nasional (Monas) demi pergelaran balap mobil tanpa emisi bertajuk Jakarta E-Prix 2020.

Keputusan Pemprov DKI pun dinilai semakin meruncingkan konflik. Selain Monas masuk kawasan cagar budaya dan ikon Ibu Kota, proses administrasi penerbitan surat rekomendasi Formula E juga dianggap bermasalah.

"Akan kami rapatkan karena ini sudah mengajak konflik. Sikap DPRD dan publik tidak setuju. Senin (24/2) baru mau dibicarakan. Tadi malam katanya di Monas ada uji coba bikin aspal di atas cobblestone. Semua kaget," ujar anggota Komisi B dari F-PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjutak, kemarin.

Gilbert memastikan dewan bakal memanggil Pemprov DKI kembali untuk meminta keterangan terkait kegiatan pengaspalan itu.

Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, menegaskan pihaknya tetap menolak Formula E diadakan di Monas.

Ia meminta agar rekomendasi penggunaan Monas untuk Formula E dikaji ulang. "Intinya kegiatan enggak di Monas," katanya.

Kemarin, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E, telah mengaspal sebagian area Monas untuk lintasan. Jakpro mengaku pengaspalan di batu alam atau cobblestone itu merupakan uji coba.

Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan uji coba itu untuk menentukan mana yang paling efektif apabila nanti dikembalikan ke cobblestone, apakah dengan metoda sandsheet atau geotextile. "Lintasan itu ada pelapisan (overlay) dengan standar aspal dari FIA. Tidak ada pengerukan. Nanti (Rabu, 26/2) akan dilepas kembali."

Untuk trek balapan, terang dia, ditargetkan selesai April mendatang dan langsung uji coba. "Sebulan sebelum event, track-nya sudah selesai dan bisa dilalui oleh kendaraan umum," kata Dwi.

Akhiri polemik

Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Joga, menyebut polemik penggunaan Monas untuk sirkuit Formula E bisa diakhiri jika Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka bisa menjalankan tugasnya sesuai Keppres No 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Menurutnya, Komisi Pengarah bisa mencabut izin penyelenggaraan Formula E di Monas hanya dengan mengirimkan secarik surat ke Pemprov DKI. Kawasan Medan Merdeka juga bukan hanya terdiri dari tugu dan taman Monas. Di sana ada berbagai elemen bersejarah, seperti Istana Negara, Balai Kota, dan Museum Nasional.

"Kawasan Monas seharusnya tidak dijadikan arena balap Formula E. Hal ini dipertegas oleh Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta dan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional yang tidak memberi rekomendasi," kata Nirwono.

Polemik itu mendapat respons dari sejumlah pihak. Pembalap Alexandra Asmasoebrata memandang penyelenggaraan Formula E di Jakarta bukan sekadar ajang gengsi, tetapi harus memberikan pengaruh penting dalam memulihkan lingkungan dari polusi.

Irham Hafidz, 24, warga Jakarta Selatan, memandang desain Formula E di Jakarta terkesan belum siap didakan. Pendapat senada juga dilontarkan Jaka Eka Sembodo, 25, warga Setiabudi, Jakarta Selatan. "Saya tidak melihat adanya urgensi harus digelar di Jakarta," tandasnya. (Put/Sru/And/J-3)