PSI Sebut BPBD DKI Beli Speaker Rp4 miliar, Sekda: Tanya BPBD

SEKRETARIS Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut belum memeriksa anggaran pengadaan alat pengeras suara yang termasuk ke dalam kebijakan Disaster Warning System di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sebesar Rp4,3 miliar.

Namun, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menegaskan perencaan anggaran sudah dilakukan dengan baik dan diserahkan otoritasnya kepada masing-masing SKPD sesuai kebutuhan dan kapasitas tugasnya.

"Bisa ditanya ke BPBD. Kalau isi kegiatan itu menjadi wewenang dan tanggung jawab SKPD. Kamu perlu apa, adakan apa, mereka yang tanggung jawab termasuk nilai, proses pengadaan, ada mark up atau nggak, wajar atau nggak," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Kamis (16/1).

Saefullah menegaskan anggaran yang diajukan pun sudah dibahas dan disetujui oleh DPRD DKI sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing SKPD.

Ia menyebut tidak dapat mengintervensi penganggaran karena adanya azas delegation of authority.

Baca juga : Peringatan Banjir Pakai Pengeras Suara, PSI Nilai ada Kemunduran

"Pimpinan sudah kasih ke bawah untuk mengajukan. Namanya delegation of authority. Kalau saya intervensi 'jangan beli' itu malah salah," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi pengadaan pengeras suara senilai Rp4,3 miliar untuk peringatan dini bencana oleh BPBD.

Dari penelusuran Media Indonesia pada situs APBD DKI 2020, nilai Rp4,3 miliar bukan hanya belanja untuk pengadaan pengeras suara untuk memberikan peringatan dini saat terjadi bencana.

Dalam situs resmi APBD DKI yakni www.apbd.jakarta.go.id nama resmi nomenklatur pengadaan alat Disaster Warning System (DWS) adalah Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data Informasi dan Kebencanaan (PDIK) (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112).

Anggaran itu diajukan melalui PDIK sebuah unit di bawah BPBD DKI Jakarta. Total anggaran yang diposkan untuk nomenklatur ini senilai Rp4.362.501.441 dengan rincian Rp165 juta untuk pemeliharaan.

Baca juga : Ketimbang Tanggulangi Banjir, Anies Dituding Sibuk Pencitraan

Sementara itu sebesar Rp123.600.000 dibelanjakan untuk tenaga ahli programer S1 sebanyak 2 orang untuk 2 bulan senilai Rp14 juta, tenaga ahli programer D3/D4 2 orang untuk dua bulan senilai Rp10 juta, dan honor edukasi pemakaian alat dengan 8 narasumber untuk 8 kali pertemuan sebesar Rp89,6 juta.

Belanja yang terbesar adalah Rp4.073.901.441 untuk membangun satu stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio yang membutuhkan enam set alat senilai Rp3.122.391.373.

Untuk melengkapi stasiun itu, PDIK kemudian menganggarkan berbagai kelengkapannya seperti:

-enam set tiang sebesar Rp 353.096.528,

-enam set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console menggunakan tipe yang sudah ada dengan Amplifier 100W senilai Rp416.215.800,

-enam set Coaxial arrester senilai Rp 14.124.172,

-enam 30W Horn speaker buatan lokal Rp7.062.086

- enam Storage battery 20 Ah, 24V Rp70.618.918

-3-element yagi antenna Rp90.392.564

(OL-7)