Aktifkan Lagi Aplikasi Pantau Banjir

RENCANA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membeli enam set pengeras suara atau alat Disaster Warning System (DWS) senilai Rp4,07 miliar merupakan langkah mundur.

Anggota DPRD DKI dari F-PSI William Aditya Sarana mengatakan sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II.
“Seharusnya DKI Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujar William di Jakarta, kemarin.

Menurut Wiliam, Pemprov DKI di era sebelum Gubenur Anies Baswedan pernah memiliki aplikasi Pantau Banjir, yang  di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir.

“Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah,” kata William.

Sayangnya, lanjut dia, fitur ‘Siaga Banjir’ justru tidak ada lagi pada versi terbaru saat ini. Pada versi terbaru, pengguna hanya bisa melihat ketinggian air di tiap RW, kondisi pintu air, dan kondisi pompa air.

William menyarankan Pemprov DKI Jakarta kembali mengembangkan dan memanfaatkan fitur ‘Siaga Banjir’ sebagai sistem peringatan dini.

“Hampir semua warga Jakarta sudah memiliki telepon seluler dan kebanyakan di antaranya adalah smartphone. Aplikasi berbasis internet pegawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya,” kritik William.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono juga menganggap sistem ini konvensional.

Tidak urgent

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga menganggap konsep pengeras suara sebagai peringatan dini banjir tidak urgent.
Dari segi estetika juga tak elok. “Ya tidak penting, sangat tidak urgent,” ujar dia.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya menggandeng Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia (BMKG) untuk membuat alarm peringatan dini. Misalnya, Pemprov membuat teknologi yang terkoneksi dengan peringatan dini dari BMKG.

“Yang harus kita dorong kan ke sana sehingga akurasinya bisa benar-benar terjamin,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp4 miliar untuk menambah enam pengeras suara pada 2020.

Fasilitas ini disiapkan untuk peringatan dini bencana kepada warga. Rinciannya adalah enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio dengan anggaran Rp3,1 miliar, enam set pole DWS Rp353 juta, enam set modifikasi software telementary dan Warning Console dengan amplifier 100W Rp416 juta.

Kemudian, enam set Coaxial arrester DWS Rp14,124,172, enam set Horn speaker 30 W Rp7.062.086 juta, enam set Storage battery 20 Ah, 24V Rp70,618,918, enam set elemen antena Rp90,392,564.

“Untuk tahun 2020 ada kok anggarannya. Pengadaan DWS enam set, anggaran total Rp4,07 miliar,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Ridwan.

Selain itu, lanjut Ridwan, ada lagi anggaran untuk pemeliharaan 15 set DWS yang sudah dimiliki Pemprov DKI. (Put/Medcom/J-1)