Kajian Teknis dan Ekonomis Proyek LRT Minim

PEMERHATI masalah transportasi logistik Bambang Haryo Soekartono menilai keputusan pemerintah membangun LRT tidak tepat, terutama dari konsepnya sehingga berdampak terhadap tingginya biaya ketimbang kemanfaatannya.

“Saya melihat LRT ini masih berorientasi proyek, tidak melalui litbang yang benar, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat,” kata Bambang Haryo, kemarin.

Dia menilai proyek LRT sudah keliru sejak perencanaannya. Kereta ringan sejenis LRT seharusnya dibangun di dalam suatu kawasan kota, bukan dijadikan angkutan antarkota seperti LRT Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) yang membentang hingga 130,4 km.

“Angkutan antarkota yang cocok itu adalah kereta komuter biasa supaya bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar sekaligus relnya dapat dilintasi kereta logistik. Bukan LRT, apalagi dibangun elevated dan sejajar tol,” sesal Bambang Haryo.

Kekeliruan lain, ungkap Bambang, yakni penggunaan rel (track gauge) berukuran 1.435 mm yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam.

Padahal, kecepatan LRT maksimum 60 km per jam sehingga cukup gunakan ukuran rel standar 1.067 mm. Dia mengatakan berbagai kekeliruan itu mengakibatkan biaya pembangunan LRT Jabodebek menjadi sangat besar.

Bambang Haryo mengatakan, apabila di jalur LRT itu dibangun KA komuter berbasis rel, investasinya akan jauh lebih murah dan kapasitas angkutnya lebih besar, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kereta logistik.

“Pemerintah seharusnya belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang yang menghabiskan biaya Rp10,9 triliun, tetapi sampai sekarang masih sepi penumpang,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat transportasi Dharmaningtyas yang merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta tidak buru-buru membangun LRT. Lebih baik fokus pada pembangunan MRT fase II selatan-utara dari Bundaran HI hingga Kota serta MRT timur-barat Ujung Menteng-Kalideres serta penataan bus Trans-Jakarta.

Integrasi transportasi

Untuk mempercepat proses pengintegrasian transportasi publik berbasis rel untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menandatangi perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William Sabandar dan Dirut PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Penandatanganan PKS tentang Perjanjian Pokok Pembentukan Joint Venture Penginteg­rasikan Transportasi untuk kawasan Jabodetabek itu disaksikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Penandatanganan antara dirut BUMD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan BUMN itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi agar pengelolaan moda transportasi di wilayah Jabodetabek dilakukan satu otoritas dipimpin Pemprov DKI. Hal itu guna mempermudah kontrol dalam pengelolaannya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, BUMN berkomitmen mendukung pengelolaan transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Ditargetkan perusahaan baru ini terbentuk pada awal tahun depan. Hal ini merupakan wujud komitmen BUMD untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dan konektivitas di daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan fokus Pemprov DKI dalam dua tahun terakhir mengembangkan integrasi transportasi publik. Penandatanganan ini menjadi sejarah baru bagi masyarakat Jabodetabek. (Ssr/WB/J-3)