PROGRAM Mudik Gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menambah daftar penyelenggaraan mudik gratis bagi masyarakat.
Meski semakin banyak penyelenggaraan mudik gratis, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini hal itu tidak menurunkan keuntungan terhadap perusahaan otobus (PO) bus saat musim arus mudik maupun arus balik.
Justru banyaknya penyelenggaraan mudik gratis menimbulkan keuntungan tersendiri bagi PO bus karena memberikan kepastian perjalanan.
"Dari ngobrol informal yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI dengan PO bus, mereka justru lebih senang kalau ada mudik gratis. Karena lebih pasti dibandingkan mereka kw terminal menunggu lama-lama tapi belum tentu dapat penumpang sampai penuh," kata Anies di Balai Kota, Senin (10/6).
Pengusaha menurutnya lebih memilih banyaknya penyelenggaraan mudik gratis karena menyediakan jaminan atau kepastian penumpang serta keuntungan dari biaya sewa.
Baca juga: Anies Adakan Halalbihalal di Balai Kota
Terlebih lagi dalam penyelenggaraan mudik gratis, Pemprov tidak hanya menyewa bus untuk penumpang tetapi juga menyewa truk untuk mengangkut kendaraan roda dua milik pemudik. Ia pun berharap semakin banyak perusahaan maupun pihak lain yang menyelenggarakan mudik gratis bagi masyarakat.
"Saya rasa makin banyak untuk keselamatan makin baik. Seperti kemarin yang kita siapkan bukan hanya busnya tapi truk pengangkut sepeda motor jadi mereka yang mudik jauh lebih aman ketika sampai ke tujuan. Mudah-mudahan lebih banyak institusi yang melakukan dan tidak perlu dikompetisikan karena ini untuk rakyat," ujarnya.
Di sisi lain program mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI menurut Anies adalah bentuk imbal balik dari kontribusi ekonomi yang telah disumbang masyarakat. Sebab, masyarakat pendatang yang telah lama menetap di Jakarta juga turut menyumbang pajaknya sebagai pemasukan bagi Pemprov DKI.
"Mereka sudah lama bekerja di Jakarta memberikan pajaknya bagi Jakarta. Inilah proses mutualnya dikembalikan lagi dalam berbagai bentuk salah satunya program mudik gratis. Jadi ini ada dua arah dari warga ke pemerintah dan sebaliknya," tegasnya.(A-4)
