Pemprov DKI Bangun Ribuan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun ratusan ribu infrastruktur senilai Rp571 triliun yang ditargetkan selesai pada 2030 mendatang. Untuk pembangunan ini, Pemprov DKI siap melibatkan pihak swasta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan ratusan ribu infrastruktur itu dibagi ke dalam sembilan bidang proyek yang ditargetkan dibangun serentak dan harus selesai dalam kurun waktu 10 tahun atau ditargetkan selesai pada 2030.

"Pada saat ini semua opsi dibuka. Memang dari awal kami tidak berencana itu untuk APBD atau APBN saja. Tapi justru kami melihat ini adalah rencana pembangunannya," kata Anies seusai memberi pengarahan dalam Sidang Pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, kemarin.

Kesembilan proyek tersebut, yakni pembangunan jaringan moda raya terpadu (MRT) hingga 223 kilometer (km), kereta ringan atau light rail transit (LRT) hingga 116 km, pembangunan rel layang kereta rel listrik (KRL) pada rute loop line sepanjang 27 km, dan perluasan jaringan Trans-Jakarta hingga 2.149 km.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan melakukan pembangunan di bidang perumahan, yakni penyediaan 600 ribu unit rumah, peningkatan cakupan air bersih hingga 100%, peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81%, revitalisasi angkutan kota hingga 20 ribu unit, pengendalian banjir, dan menambah pasokan air bersih.

Baca Juga: Bangun Ratusan Ribu Infrastruktur, Pemprov DKI Gaet Swasta

Menurutnya, opsi membangun serentak diambil karena dinilai memiliki ongkos lebih murah ketimbang membangun secara bertahap. Pembangunan infrastruktur ini, menurut Anies, akan menghabiskan dana hingga Rp571 triliun.

"Di Thailand, contohnya mereka membangun bertahap jadi selain selesainya lebih lama, ongkosnya juga lebih mahal," ujarnya.

Sementara itu, hadir dalam kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pelibatan swasta ini terdapat pada tujuh proyek. "Hanya dua yang khusus hanya boleh melibatkan APBD, yakni di Transjakarta dan merevitalisasi angkot. Itu domainnya ada di DKI," tegasnya.

Bambang juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi. Ia berharap ada perubahan besar terhadap konteks pembangunan angkutan umum.

"Kami sangat mendukung dimulainya perubahan mindset dari kota yang berbasis kendaraan pribadi menjadi kota yang berbasis angkutan massal," katanya.

Bambang berpandangan angkutan berbasis rel seperti moda raya terpadu (MRT) maupun kereta ringan atau light rail transit (LRT) harus dikembangkan secepatnya. (Put/J-2)