Anies Ingin Jadikan Kolong Tol Sebagai Ruang Terbuka Publik

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan telah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) untuk meminta pengelolaan jalan tol yang berada di bawah pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan menanggapi kebakaran yang menimpa permukiman ilegal di kolong tol Pluit pada Maret lalu.

Bukan hanya ingin mengelola pemeliharaan aset jalan tol, Anies juga hendak melakukan pengelolaan terhadap lahan-lahan di kolong jalan tol.

Pasalnya, akibat pengelolaan yang di bawah kewenangan pemerintah pusat, pihaknya tidak bisa melakukan penataan di kolong jalan tol.

"Semua kolong tol, saya sudah menulis surat kepada Pak Menteri PUPR untuk diserahkan pengelolaan kepada DKI. Sekarang kita menunggu keputusan dari Kementerian PUPR apakah permintaan DKI dipenuhi," kata Anies di Jakarta, Rabu (11/4).

Baca juga:

Menurutnya, selama ini pengelolaan jalan tol seringkali tidak memikirkan penataan kawasan yang ada di bawahnya. Hal itupun dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mendirikan permukiman sementara hingga permanen yang ilegal.

"Karena bukan milik kita. Yang mengelola sekarang suruh tanggung jawab. Karena yang mengelola tidak mengelola dengan baik, saat terjadi apa-apa orang marahnya ke Jakarta. Padahal bukan milik kita," terangnya.

Anies berharap pengelolaan aset tersebut bisa diserahkan agar pihaknya bisa menata area kolong tol dengan membuatnya menjadi taman atau ruang terbuka lainnya yang bisa dinikmati warga.(OL-4)