DPRD DKI Setujui Rata-Rata Tarif MRT Rp8.500, LRT Rp5.000

SEMPAT diwarnai perdebatan alot antar anggota dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), DPRD DKI Jakarta akhirnya memutuskan besaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) yang akhir pekan lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Tarif MRT Jakarta dalam rapimgab itu diputuskan Rp8.500 rata-rata mulai dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia hingga Stasiun Lebak Bulus. Selain itu juga diputuskan tarif kereta ringan (LRT) rute Stasiun Kelapa Gading_Velodrome sebesar Rp5.000.

"Tiket MRT diputuskan Rp8.500 rata-rata dan LRT Rp5.000 rata-rata, setuju," kata ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, di Gedung Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3).

Meski telah ditetapkan, sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan yang hadir dalam Rapimgab tersebut, memberikan catatan terhadap penentuan tarif MRT.

Ketua Komisi C Santoso, mengatakan, pihaknya belum sepakat soal subsidi. ia meminta PT. MRT Jakarta untuk mengkjaji kembali sejumlah komponen pembiayaan untuk mementukan besaran subsidi definitif.

Baca juga : Masyarakat Singapura Juga Tak Tertib Saat MRT Baru Beroperasi

"Masih banyak hal yang menjadi perhatian bukan hanya masalah transportasi saja. Untuk itu, kami berkesimpulan, kalau pun tarif disetujui, subsidinya yang belum kamu setuju," kata dia.

"Subsidi satu penumpang Rp 21.000, tapi yang bayar maksimal Rp 10.000 kalau diusulkan. Kita ambil tengah-tengah. Subsidi Rp 21.000 orang akan lihat di sini terjadi satu ketimpangan. Kami inginkan banyak cost instrumen pembiayaan hendak bisa dikurangi dihemat, agar subsidi tidak besar," imbuhnya,

Di sisi lain, Komisi B DPRD DKI juga tbersikeras untuk menggratiskan MRT bagi penduduk ibu kota.

"Komisi B usulkan agar penengahan tarif MRT dan LRT, dikhususkan warga Jakarta diberlakukan di awal tahun 2020. Kita juga harap sentra bisnis dikembangkan, pengembangan bisnis bisa menyubsidi tarif," ujar Ketua KOmisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi.

Sedangkan anggota Komisi D, Bestari Barus mempertanyakan realisasi tarif integrasi yang juga harus ditetapkan agar masyarakat bisa menikmati angkutan umum dengan nyaman di ibu kota.

"Kapan pemerintah atau pihak MRT bisa mempublikasi bahwa kita sudah terintegrasi, kapan bisanya, makanya kita potong dulu ke harga Rp7.000 paling tepat sampai kemudian semua terintegrasi," sebutnya.. (OL-8)