Skala Prioritas Anies Dipertanyakan

KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru saja merombak 1.125 jabatan di Pemprov DKI. Pasalnya, sejumlah jabatan penting tetap dikosongkan dan hanya dijabat oleh pejabat setingkat pelaksana tugas (Plt).

"Ini bagaimana, jabatan yang penting justru dibiarkan kosong. Bagaimana cara Gubernur membuat skala prioritas pengisian pejabat itu?" gugat Gembong, kemarin.

Dalam perombakan pejabat yang dilakukan Senin (25/2), Anies mengosongkan 16 jabatan eselon II dan tiga deputi gubernur. Rencana Anies, jabatan yang lowong itu akan diisi lewat proses lelang.

"Ya, rotasi itu sesuatu yang biasa sebenarnya, tidak masalah. Cuma yang jadi masalah, skala prioritasnya seperti apa? Mana yang lebih dulu diprioritaskan untuk dirotasi? Jabatan yang selama ini diisi Plt harusnya jadi prioritas. Namun, ini justru tidak dilakukan," terang Gembong.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga mengkritisi perombakan pejabat DKI tersebut. Ia bahkan mencium aroma politis yang sangat kental dari perombakan itu, bukan dari sisi profesionalitasnya.

Baca juga: FBR Minta Anies Tuntaskan Janji Kampanye

"Ada camat jadi sekretaris camat, lurah jadi sekretaris lurah, jadi aneh buat saya. Tempat-tempat itu juga berbau politis sekali. Saya sudah merekam jejak itu," kata Prasetyo yang juga kolega Gembong di Fraksi PDI Perjuangan.

Berbeda dengan mereka, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan langkah gubernur dalam perombakan pejabat itu sudah tepat. Perombakan itu pun diyakininya berdasarkan asas profesionalisme kerja.

"Kalau ada yang bilang itu politis, ya sah saja dia bilang demikian. Namun, gubernur itu punya perangkat yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi, itu tidak sembarangan," ujar Syarif.

Hasil evaluasi

Di kesempatan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan perombakan 1.125 jabatan di lingkungan Pemprov DKI itu tidak ada kaitannya dengan dendam politik.

"Pilkada itu kapan, ya? Sekarang tahun berapa? Gubernur kan punya wewenang untuk merotasi setelah 6 bulan menjabat," terang Anies.

Menurutnya, tudingan yang dilontarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta tidak tepat. Anies menegaskan keputusannya itu tidak ada sangkut-pautnya dengan Pilkada DKI 2017 silam, melainkan hasil evaluasi kinerja pejbat yang dilakukannya.

"Kalau itu ada hubungan dengan pilkada, ya saat itu juga dilakukan perombakan. Ini tidak, ini adalah soal kinerja selama 1,5 tahun," ujar Anies.

Sementara soal kekosongan 16 jabatan di eselon II, Anies mengatakan lelang jabatan untuk pengisiannya akan diumumkan Senin (4/3).

"Mudah-mudahan Senin depan bisa kita umumkan," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menyelenggarakan lelang jabatan tersebut.

Saat proses lelang jabatan nanti, PNS dengan pangkat IVA dan memiliki keterkaitan latar belakang pendidikan wajib mendaftarkan diri agar dapat mengisi level jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP).

"Untuk yang PTP setara kepala dinas/badan/biro minimal diisi oleh PNS golongan IVA. Namun, harus dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Misalnya, dia IVA, tetapi dokter, itu tidak bisa kecuali mau melamar jadi direktur rumah sakit atau jabatan di dinas kesehatan," terang Chaidir.

Jabatan eselon II yang saat ini kosong di antaranya kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas sumber daya air, serta kepala dinas perindustrian dan energi. (J-1)