Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Hasil Audit BPK, Ada Enam Penyimpangan Pembelian RS Sumber Waras

Yogi Bayu Aji
07/12/2015 00:00
Hasil Audit BPK, Ada Enam Penyimpangan Pembelian RS Sumber Waras
(ANTARA/Muhammad Adimaja)
Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investigasi terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK menemukan enam penyimpangan.

Kendati demikian, anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi masih enggan menjelaskan detail penyimpangan tersebut. Dia hanya menjelaskan, penyimpangan sudah terjadi dari tingkat perencanaan.

"Perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata Eddy di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/12).

Dia menjelaskan audit investigasi dilakukan BPK atas permintaan KPK. Alhasil, temuan ini sudah diserahkan dan terafiliasi dengan lembaga antikorupsi sehingga dia menyerahkan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki Cs yang mengungkapkannya ke publik.

Salah satu yang didalami KPK dalam kasus ini adalah perihal kerugian negara. Eddy pun menyerahkan hal tersebut untuk diungkap lembaga antikorupsi. "Tunggu KPK umumkan kerugian negara,"  jelas dia.

BPK sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.

BPK  mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah. Mereka pun memanggil sejumlah pihak, mulai dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, hingga Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan untuk dimintai keterangan.

Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga sempat melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus ini. Dia menduga ada korupsi senilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Amir menjelaskan ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar, menurut dia, tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar. Hanya berdasarkan pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras.

KPK pun segera bergerak menengok kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Lembaga antikorupsi kini telah menerima hasil audit investigasi dari BPK untuk memulai penyelidikan. (Q-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya