DPRD Kota Bekasi Beberkan Alasan di Balik Pelaporan Ahok ke Polisi

DPRD Kota Bekasi berencana melaporkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ke polisi. Pria yang akrab disapa Ahok itu dinilai telah melecehkan martabat DPRD Bekasi soal tudingannya soal salah satu anggota dewan menerima suap dari PT Godang Tua Jaya, pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Ketua Komisi A DPRD Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan, rencana gugatan hukum tersebut tidak terkait dengan masalah TPST Bantar Gebang. Laporan tersebut terkait tudingan Ahok soal isu suap yang tidak berdasar.

"Kalau rencana gugatan hukum itu lebih kepada merespons adanya tudingan-tudingak gubernur DKI yang cenderung mendiskreditkan, melecehkan, menghina, lembaga DPRD Kota Bekasi," kata Ariyanto, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (3/11).

Selain itu, tudingan-tudingan Ahok dinilai sebagai salah satu cara mantan Bupati Belitung Timur tersebut lari dari masalah utama. Padahal, DPRD Bekasi hanya meminta penjelasan dari Ahok terkait pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perjanjian kerja sama soal TPST Bantar Gebang.

"Ini cara gubernur DKI untuk kabur dari masalah. Masalah kita kan sebenernya ditemukan pelanggaran-pelanggaran oleh Pemprov DKI dalam perjanjian ini. Dan ini sangat berdampak kepada masyarakat Kota Bekasi," ucapnya.

Politisi PKS tersebut juga menegaskan, di luar pelaporan kepada polisi, masalah utama soal pelanggaran yang dilakukan Pemprov akan terus berjalan. "Jalan terus, kami fokus soal pelanggaran yang dilakukan,"

Pelaporan ini, lanjut Ariyanto, juga sebagai bentuk pelajaran kepada Ahok agar tidak asal bicara. Apalagi, baru-baru ini Kapolri Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran terkait ujaran kebencian.

"Mudah-mudahan aja dengan adanya semangat Polri itu statement-statement Pak Gubernur Ahok itu jadi bahan evaluasi," kata dia.

Adapun kritikan yang disampaikan DPRD, kata Ariyanto memiliki dasar. Ia pun menyayangkan respons Ahok yang cukup emosional.

"Jangan direspons dengan kata-kaa yang emosional, berlebihan, bahkan cenderung membuat sakit hati orang lain. Ini masalahnya sudah menuding pada lembga pemerintah, lembaga DPRD," tutup Ariyanto.


Warga kembali usir truk sampah

Sementara itu, puluhan warga dan Ormas di Cileungsi, Bogor, kembali mengusir truk pengangkut sampah dari DKI Jakarta. Mereka menolak kehadiran truk sampah tersebut melintas di Jalan Raya Cileungsi untuk menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang.

Sekitar pukul 13.20 WIB hari ini, sebuah truk sampah berwarna hijau berplat nomor B 5626 YN mencoba melintas di Jalan Raya Cileungsi. Begitu melihat kehadiran truk sampah tersebut, sejumlah warga dan ormas kepemudaan langsung bergerak menghadangnya.

Bahkan, mereka pun mengejar dan memukul-mukul pintu truk, karena truk tersebut terus berjalan menerobos hadangan warga. Namun, polisi yang berjaga berhasil menghalau aksi warga dan ormas yang menghadang truk tersebut.

Kemudian truk tersebut pun diperintahkan untuk memutar kembali dan mencari jalan lain untuk menuju TPA Bantar Gebang.

"Mau ke mana? Sudah mutar saja, cari jalan lain ya," kata salah seorang petugas kepolisian kepada supir truk, di Jalan Raya Cileungsi, Bogor Timur, Jawa Barat, Selasa (3/11).

Warga dan ormas meningkatkan pengawasan mencegah adanya truk yang kembali mencoba melintas di Jalan Raya Cileungsi. (Q-1)