Warga Bantargebang Butuh Lebih dari Uang

PERANG pernyataan sempat membuat hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memanas. Konflik soal sampah DKI yang dibuang ke Bantargebang, Bekasi, itu akhirnya mereda setelah pekan lalu keduanya menggelar pertemuan di Balai Kota Jakarta.

Dua hari kemudian, rekonsiliasi antara kedua pemerintah daerah itu makin membaik setelah dua kepala dinas lingkungan hidup bertemu di Bekasi. Jalan keluar soal dana hibah dan kompensasi bau yang diajukan Pemkot Bekasi terus dinegosiasikan.

Namun, di mata Ariyanto Hendrata, pertemuan itu tidak memberi solusi bagi warga di sekitar ladang sampah besar di Bantargebang. “Pertemuan itu lebih banyak bersifat formalitas, cenderung hanya untuk menurunkan tensi atau mencairkan suasana.”

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi itu mengingatkan warga di sekitar TPST Bantargebang butuh solusi yang komprehensif. Mereka akan menjadi korban dampak tumpukan sampah di Bantargebang di masa mendatang.

TPST Bantargebang memiliki lahan seluas 100 hektare lebih. Setiap hari, 7.000 ton sampah dari DKI Jakarta datang dan ditumpuk.

Saat ini Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi, lanjutnya, hanya sibuk dan berkutat soal pemenuhan anggaran hibah dan dana kemitraan. Mereka belum bicara soal perbaikan kualitas pengelolaan sampah dan lindungan di sekitar Bantargebang.

“Korbannya ialah masyarakat sekitar. Mereka dininabobokan dengan uang bau senilai Rp200 ribu per bulan, sementara di masa mendatang anak dan cucu mereka akan jadi korban pencemaran lingkungan,” tandas Ariyanto.

Karena itu, dia meminta kedua kepala daerah membuat komitmen jangka pendek dan jangka panjang untuk menuntaskan masalah sampah dan dampaknya bagi masyarakat sekitar Bantargebang. “Harus segera diterapkan teknologi pengolahan sampah yang canggih dan ramah lingkungan di Bantargebang,” tegasnya.

Olah sampah
Untuk pengelolaan sampah di masa mendatang, Pemprov DKI sudah menggelar rencana membangun fasilitas pengolahan sampah atau intermediate treatment faci­lity/ITF. ITF akan dibangun di empat lokasi, yakni Sunter, Marunda, Cakung, dan Duri Kosambi.
Lain Jakarta lain pula Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi punya jurus lain untuk mengatasi sampah.

“Kami berencana mengolah sampah menjadi karbon bahan baku paving blok. Kami akan melakukannya di tempat pembuangan akhir sampah Sumur Batu,” tuturnya, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, program itu akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Saat ini pihaknya tengah memilah teknologi yang bisa digunakan.

Menurut Rahmat, pihak ketiga yang akan dilibatkan ialah Asosiasi Pengumpul Minyak Jelantah untuk Energi Baru Terbarukan. Komunitas ini memiliki gagasan positif dalam mengurangi volume sampah warga Kota Bekasi yang setiap harinya mencapai 600 ton per hari.

Ketua Asosiasi Pengumpul Mi­nyak Jelantah untuk Energi Baru Terbarukan, Matias Tumanggor, mengaku memiliki teknologi zero waste, penghancur sampah menjadi karbon. Karbon ini bisa digunakan sebagai bahan pembuat paving blok.

“Kami tergerak melakukan penanganan sampah di Kota Bekasi karena peduli terhadap kondisi darurat sampah. Sampah di Kota Bekasi termasuk dalam status darurat karena keterbatasan lahan yang ada, sedangkan produksi sampah terus terjadi setiap hari,” tandasnya. (Ant/J-3)