Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DITOLAKNYA permohonan tambahan anggaran di APBD Perubahan 2018 tak membuat Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta surut langkah dalam upaya antisipasi banjir memasuki musim penghujan saat ini.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Rodia Renaningrum mengatakan sejumlah langkah antisipasi banjir tetap berjalan saat ini dengan menggunakan dana dari anggaran pemeliharaan.
"Pompa mobile dan stasioner sudah siap semua. Jika ada kejadian yang muncul tiba-tiba, alat-alat itu langsung bisa diluncurkan," terang Rodia.
Selain itu, sambungnya, saat ini ada 5.000 anggota satgas yang tersebar di seluruh wilayah di DKI Jakarta yang sewaktu-waktu bisa diterjunkan jika terjadi banjir. Jika ada sebuah daerah yang terpapar oleh banjir parah, bantuan satgas yang berdekatan akan diterjunkan.
"Jika titik banjir banyak, bantuan kita dari wilayah lain yang aman akan kita dorong ke sana. Moto kita, bersama kita bisa," terangnya.
Rodia mengakui sejumlah wilayah masih belum bisa dipastikan bebas banjir di musim penghujan nanti, terutama di kawasan yang sungainya belum dinormalisasi.
"Jadi, upaya yang bisa dilakukan hanya memompa air di kawasan genangan ketika hujan berhenti," terangnya.
Permohonan tambahan anggaran di APBD Perubahan 2018 yang diajukan Dinas Sumber Daya Air ditolak DPRD pada Jumat (14/9) silam. Pengajuan tambahan anggaran itu ditujukan untuk pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya di sistem sungai aliran timur sebesar Rp34,8 miliar, untuk aliran tengah sebesar Rp4,2 miliar, dan untuk aliran barat sebesar Rp9,2 miliar.
Selain itu, Dinas SDA mengusulkan pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya di sistem aliran timur sebesar Rp45,4 miliar, untuk aliran tengah sebesar Rp1,9 miliar dan untuk aliran barat sebesar Rp21,48 miliar.
Normalisasi terhenti
Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengingatkan adanya potensi banjir di Jakarta, terutama di kawasan aliran sungai, pada musim penghujan nanti.
Pasalnya proyek normalisasi sungai terhenti sejak Januari lalu lantaran Dinas SDA DKI Jakarta masih memproses pembebasan lahan di area yang belum dinormalisasi.
Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan pihaknya tidak akan mengalokasikan dana untuk normalisasi sungai Jakarta di APBN 2019. Keputusan itu berangkat dari prediksi proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI yang memakan waktu lama.
"Sementara (di APBN 2019) belum kita usulkan karena masih mengumpulkan lahan yang sudah dibebaskan. Prosesnya lama sehingga lahan yang dibebaskan sedikit. Mudah-mudahan di 2020 proyek normalisasi baru bisa berlanjut," jelas Bambang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved