Warga Bekasi Terimbas Ketegangan antara Pj Wali Kota dan Aparatur

PULUHAN tokoh masyarakat dan lintas agama di Kota Bekasi mendatangi kantor Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (23/7). Kedatangan para sesepuh itu untuk menyampaikan kondisi pemerintahan yang dianggap sedang bersitegang antara Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah dan aparatur setempat.

Imbasnya adalah, Ruddy Gandakusumah selaku kepala daerah setempat enggan meneken surat yang diajukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam rencana penambahan rombel. 

Padahal, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mengusulkan penambahan jumlah siswa di setiap rombongan belajar (rombel) dari 38 orang menjadi 40 orang. Upaya ini dilakukan untuk mengakomodir 2.988 siswa lagi yang berminat masuk sekolah negeri, namun tidak tertampung.

"Orang tua banyak yang menangis karena anaknya tidak bisa masuk ke SMP Negeri, padahal anggaran pemerintah ada seharusnya dibuka saja,” ungkap Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Abdul Manan.

Manan mengatakan, ketidakharmonisan antara Pj Wali Kota Bekasi dan pemangku jabatan dampaknya juga pasa m rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018. Seharusnya pada triwulan ketiga saat ini, pemerintah sudah masuk dalam rancangan APBD Perubahan.

“Tentu kami merasa harus turun tangan, sebab peran pemerintah adalah untuk masyarakat, mereka harus mendengar suara dari masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Manan juga menyampaikan rasa kecewanya kepada Ruddy karena tidak ada di ruang kerjanya. Padahal rencana kedatangan tokoh sudah dikomunikasi sejak beberapa hari lalu lewat aparatur pemerintahan setempat.

“Sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Pak Pj Wali Kota Bekasi, kami kecewa,” tandas dia. (A-5)