Jelang Semester Dua, Penyerapan APBD DKI Masih 24,4%

SERAPAN APBD DKI Jakarta menjelang akhir semester satu tahun ini terbilang stagnan. Pasalnya, jumlah serapannya tidak jauh berbeda dari serapan tahun lalu di periode yang sama. Tahun lalu di penghujung Juni, APBD tercatat terserap 25% atau Rp16,1 triliun. Tahun ini, dari total APBD Rp77,1 triliun, baru terserap 24,4% atau Rp17,3 triliun per hari ini, Selasa (19/6).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dari jauh hari mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan daya serapnya. Idealnya, penyerapan harus dilakukan di triwulan pertama dan kedua.

“Ini yang selalu disebut sebagai efek stick hockey di mana penyerapan di awal itu sangat lambat dan meningkat di akhir. Kita menginginkan ada perubahan pola penyerapan karena penyerapan seperti ini tidak sehat,” jelas Sandiaga Uno di Balai Kota, Selasa (19/6).

Padahal pada akhir 2017 saat baru dua bulan dilantik, baik Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga berjanji untuk mempercepat penyerapan anggaran. Mereka menargetkan APBD terserap Rp20 triliun, setiap kuartal. Namun kini, sudah dua kuartal terlewati, masih jauh panggang dari api.

Berdasarkan data publik.bapedadki.net alokasi anggaran 'Belanja Langsung' yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa dan belanja modal sudah terserap 17,39% atau setara dengan Rp6,98 triliun. Padahal alokasi DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sebesar Rp40,1 triliun. Penyerapan paling tinggi ada di belanja barang dan jasa, yakni Rp5 triliun dari alokasi DPA Rp20 triliun atau 25,3%.

Untuk kategori Belanja Tidak Langsung (BTL), hingga saat ini sudah terserap 33% atau Rp10,4 triliun dari alokasi DPA Rp30,9 triliun. Adapun kategori BTL terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja tak terduga belanja bunga dan subsidi, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan. Hingga saat ini belanja yang sudah paling banyak terserap adalah belanja pegawai sebesar Rp7,4 triliun dari Rp20,12 triliun setara dengan 36,8%.

Menurut Sandiaga, kendala penyerapan anggaran selama ini ada di perencanaan. Anggaran dengan perencanaan tidak matang tetap dimasukan, meski tahu tidak akan terealisasi. Nantinya, lanjut Sandiaga, anggaran yang perencanaannya kurang sempurna akan dicoret.

“Misalnya, membangun gedung. Tapi tanahnya belum diselesaikan dari segi legalitasnya. Simple seperti itu. Kalau kita di swasta kalau bangun sesuatu itu pastikan dulu tanahnya sudah siap tidak ada masalah legalitas perijinannya ada,” tuturnya.

Pembebasan lahan milik Pemprov DKI sendiri, ternyata tidak mudah dilakukan. Seringkali SKPD menganggap enteng padahal untuk pembebasan lahan itu butuh waktu.

“Kita kadang menganggap enteng sebagai Pemprov DKI perijinannya gampang diurus. Ternyata perizinan-perizinan Pemprov DKI itu memerlukan waktu dan akhirnya tidak bisa tereksekusi,” pungkasnya. (OL-5)