Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PAGAR seng setinggi kurang lebih dua meter itu masih berdiri di sekeliling proyek pembangunan gedung di Jalan Pahlawan Seribu, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sudah sejak tahun 2015 atau hampir tiga tahun lamanya pembangunan gedung empat lantai milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tak juga kunjung rampung.
Pengerjaan beberapa bagian luar dan dalam gedung masih terlihat berjalan. Sejak awal pengerjaan, para wakil rakyat harus pindah kantor dengan menyewa Gedung Ifa di Jalan Raya Viktor, Buaran, Serpong.
Berdasarkan target awal, semestinya bangunan diatas lahan seluas dua hektare yang kini tengah dikerjakan itu sudah dapat dipakai kembali paling lambat akhir tahun 2017 lalu. Namun sampai saat ini, kembali pembangunannya masih perlu memakan waktu yang tidak sedikit, lantaran sudah menunggu tahapan selanjutnya untuk proses penyelesaian.
Kepala Bidang Bangunan dan Perkantoran pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) Kota Tangsel Hendri Sumawijaya mengutarakan, pembangunan gedung DPRD Kota Tangsel sudah menjalani tiga tahap pengerjaan dengan anggaran yang sudah digelontorkan sebesar Rp113 miliar.
Rinciannya, tahap pertama sebesar Rp 27 miliar, tahap kedua Rp 50 miliar, serta tahap ketiga Rp 36 miliar. Direncanakan, bulan Juni 2018, fase lelang untuk pembangunan tahap keempat mulai berjalan.
"Mau masuk persiapan tahap empat. Lelang interior, lift, dan sarpras
(sarana dan prasarana). Anggarannya Rp18 miliar," terangnya.
Pengerjaan sarpras sendiri pada tahap keempat merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai ditahap sebelumnya. Januari hingga Juni 2018, sambung Hendri, merupakan pembangunan akhir tahap tiga fase pemeliharaan. Kembali ditargetkan, apabila tahapan lelang telah berjalan sesuai jadwal, dimungkinkan masa enam bulan berikutnya pembangunan tahap keempat selesai dikerjakan.
"Lelang (tahap keempat) nanti berkasnya di ULP (Unit Layanan Pengadaan). Kami (DBPR) tinggal tunggu penetapannya saja, SPBJ, kontrak dan langsung kerja. Target kontrak sekitar enam bulan pelaksanaan. Dalam satu tahun anggaran ini mudah-mudahan selesai semua," harapnya. (A-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved