Cegah Terorisme dan Radikalisme, Pengawasan Rumah Kost di DKI Diperketat

GUNA mengantisipasi hadirnya penyebaran radikalisme dan terorisme, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan pengawasan terhadap rumah-rumah kost dan rusun di Ibu Kota.

Hal itu dituangkan dalam surat seruan Gubernur DKI No 6/2018 tentang Peningkatan Kewaspadaan di Lingkungan Masyarakat. Salah satu poin dalam seruan itu berbunyi, 'Meningkatkan pengawasan terhadap penghuni kos, warga pendatang, dan/atau tamu'.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan meski status Kota Jakarta sudah diturunkan jadi Siaga dari Siaga I, bukan berarti Pemprov DKI mengendurkan pengawasan dan pemantauan keamanan Kota Jakarta.

“Kita tidak boleh menurunkan kewaspadaan. Kita akan gunakan seluruh level hingga RT dan RW untuk meningkatkan pengawasan. Mereka sudah mendapatkan briefing bahwa mereka harus mengawasi dan kalau ada hal yang mencurigakan agar segera dilaporkan ke pihak berwenang di level kelurahan. Kita harus berkoordinasi dengan aparat TNI dan kepolisian,” kata Sandi, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/5).

Langkah antisipatif yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap penghuni rumah-rumah indekos. Bahkan rusun dan kontrakan di Jakarta. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan bantuan dari masyarakat, khususnya pengurus RT dan RW.

“Seperti peraturan melapor 1x24 jam, siapa yang tinggal di rumah kos atau rumah tinggal yang ada, Pak RT dan RW harus wajib melaporkan,” lanjutnya.

Langkah antisipatif lainnya, Pemprov DKI harus melakukan pengecekan latar belakang bagi individu yang dicurigai. Sekarang, pihaknya sedang melengkapi data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI dan Jakarta Smart City dengan teknologiface recognition(pengenalan wajah).

“Kita ingin menyandingkan data-data yang dimiliki pihak kepolisian untuk memastikan wilayah juga ter-update dengan data-data baru,” ujarnya.

Data yang paling ditunggu adalah data warga yang baru pulang dari Suriah. Dia ingin memastikan apakah ada warga tersebut yang tinggal di DKI Jakarta.

“Itu harus diberikan perhatian khusus, tanpa mendiskriminasi. Kita bisa ada kebijakan yang antisipatif, bukan kebijakan reaktif. Tetapi sekali saya tegaskan, yang antisipatif,” tegasnya. (OL-5)