Disentil Pimpinan KPK, DPRD DKI Janji Isi LHKPN Kolektif

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menuturkan para anggota dewan akan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara kolektif. Hal ini menanggapi sentilan Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang meminta para anggota dewan segera menyerahkan LHKPN mereka.

"Kita udah komunikasi dengan KPK, mungkin pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini kita akan ada pengisian bersama. Ternyata nggak mudah juga ngisinya," kata Taufik di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5).

Taufik mengaku dirinya belum pernah menyerahkan LHKPN ke KPK sebelumnya. Sebab, ia dan anggota dewan yang lain mengira LHKPN hanya wajib untuk penyelenggara negara, tidak untuk anggota dewan.

"Saya belum pernah, kan bukan pejabat (penyelenggara negara)," ujar Taufik.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Belum sekali pun ia menyerahkan LHKPN kepada KPK. Alasannya sama seperti Taufik, anggota dewan mengira LHKPN tak wajib bagi anggota dewan.

"Ada persepsi yang masih simpang siur. DPRD itu kan bukan penyelenggara negara. Maka, teman-teman DPRD banyak yang belum menyerahkan," ucap Gembong ketika dihubungi Media Indonesia.

Gembong mengaku tidak masalah jika dalam waktu dekat dirinya harus menyerahkan LHKPN, bersama para anggota dewan yang lain.

"Nggak ada masalah, saya siap," tegas dia.

Usai disentil Saut Situmorang, Taufik merencanakan pengisian kolektif LHKPN oleh para anggota dewan pada akhir Mei mendatang. DPRD DKI pun telah berkomunikasi dengan KPK. Mereka meminta ada tim pendamping dalam proses pengisian. Para anggota dewan yang lain pun diminta berpartisipasi dalam pengisian kolektif ini.

"Iya kan dari kemaren biasanya kita yang minta, kemudian nanti ada pendampingannya. Susah lho, kalau pajak kan gampang. Kalau LHKPN ada metodenya sendiri, detail," tambah Taufik.

Saat menghadiri acara Launching Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov DKI Jakarta, Saut sempat menyentil Taufik dan para anggota dewan agar segera menyerahkan LHKPN kepada KPK. Hal ini juga sebagai antisipasi bagi pejabat negara agar tidak tiba-tiba dipanggil KPK hanya untuk menjelaskan harta yang mereka miliki. (OL-5)