Jabar Minta Bantuan DKI Realisasikan Jalur Puncak II

PROVINSI Jawa Barat kembali mengajukan permohonan agar Jalur Puncak II atau disebut juga Palur Poros Timur Tengah untuk direalisasikan atau lebih tepat dilanjutkan.

Kali ini, permohonan bantuan diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, selaku Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Desakan pembangunan Jalur Puncak II itu disampaikan Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Bupati Bogor, Nurhayanti, di acara rapat kerja BKSP di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/4).

Menurut Iwa, ada tiga hal utama yang jadi titik fokus yakni penanganan banjir, sampah regional, dan terkait kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II.

"Untuk mengatasi kemacetan Puncak 1 dan mengurangi beban Puncak 1 yang sudah berlebih, untuk dipertimbangkan kembali pembangunan Puncak 2. Kemarin, teman-teman media mengetahui longsor beberapa kali terjadi di Puncak 1," ungkap Iwa.

Keinginan serupa juga disampaikan Bupati Bogor Nurhayanti.

Menurutnya, Puncak 2 merupakan solusi kemacetan Puncak 1 yang sudah sedemikian parah kondisinya. Dia mengatakan, kemacetan di Puncak I tidak hanya akhir pekan atau hari libur, tapi terjadi di setiap hari.

Di samping juga solusi kemacetan, Puncak II juga, lanjutnya, membuka pertumbuhan baik itu di Cianjur, Bekasi, dan Kerawang.

"Mudah-mudahan ini akan dapat direalisasikan. Kita dorong melalui BKSP. Jadi ada persoalan-persoalan yang kita dorong ke pusat dan ada persoalan-persoalan yang dikerjasamakan dengan DKI," ungkapnya.

Berdasarkan rencana awal, megaproyek Jalur Puncak II ini sepanjang 48,7 kilometer yakni dari Sentul-Puncak-Cipanas.

Jalur Puncak II ini adalah program pusat. Pemkab Bogor sebelumnya sudah berupaya keras melakukan pembukaan lahan. Tidak ada pembebasan lahan dalam proyek ini, karena tanahnya dihibahkan.

Sementara seluruh pembiayaan pembangunan dalam hal ini kontruksinya bersumber dari pusat atau APBN. Itu, karena awal proposal dari provinsi. Namun karena tidak sanggup, diserahkan ke pusat.

Proyek ini sebenarnya sudah berjalan dan dari 48,7 kilometer ini, sudah berhasil membuka lahan/jalan sepanjang 18 km dengan lebar jalan 30 meter. Namun proses pembukaan lahan sendiri dihentikan pada 2014.

Adapun total dana yang sudah dikeluar pihaknya untuk membuka lahan itu sekitar Rp76 miliar. Dana itu dikeluarkan pada 2012 dan 2013. Terakhir 2014 sebesar Rp5 miliar tapi tidak terpakai karena belum ada serah terima lahan. Sedangkan pada 2015 sudah tidak ada lagi.

Dari perhitungan awal, kurang lebih sekitar Rp600 miliar dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek itu. Itu dengan catatan lahan diurus pemda masing-masing atau hibah.

Namun, jika proyek ini jadi dilanjutkan, kemungkinan besar akan terjadi perubahan anggaran. Hal itu dikarenakan, saat itu berdasar pada studi kelayakan 2010.

Sementara berdasarkan pemantauan Media Indonesia di lapangan, kondisi jalan yang sudah dibuka, sepanjang 18 km itu kini terbengkalai.

Terkait persoalan Puncak lainnya ialah banjir. Kondisi Puncak I saat ini sudah rusak parah dan keberatan beban dengan bangunan-bangunan vila. Untuk itu, Bupati Nurhayanti juga meminta pihak Pemprov DKI untuk lebih memverikan perhatiannya.

Menurutnya. penanganan banjir, khususnya banjir DKI, ini harus ditangani dari hulu ke hilirnya. Hulunya yakni Puncak.

"Up stream-nya ada di kami dan middle stream-nya ada di kota dan Kabupaten Bogor. Dan down stream-nya ada di DKI. Oleh karenanya tentu saja sinergitas dan perncanaan untuk penanganan dan pengendalian banjir ini masuk ke dalam program yamg kita bahas hari ini. Kami minta Pemprov DKI lebih perhatian," tutup Nurhayanti.

Raker BKSP itu dihadiri 12 pemimpin daerah dengan 3 di antaranya gubernur yakni DKI, Jabar, dan Banten. Sedangkan 9 lainnya ialah emimpin daerah di kota atau kabupaten yang masuk kawasan Jabodetabekjur.

Ada 5 persoalan dasar yang dibahas dalam raker tersebut. Kelimanya yakni ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, penanggulangan banjir, kemacetan, dan permasalahan sampah.

"Di raker tadi dibahas persoalan dan solusi. Setelah ini ada pokja yang akan bekerja dua minggu untuk membahas persoalan-persoalan mendasar itu," kata Gubernur DKI Anies. (OL-1)