Tangani Banjir di Hulu, Kabupaten Bogor Minta Bantuan Dana ke DKI

PEMERINTAH Kabupaten Bogor mengajukan permohonan dana bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan banjir di kawasan hulu. Salah satu yang menjadi prioritas ialah penertiban vila liar yang berada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Bupati Bogor, Nurhayati, usai Rapat Kerja Kepala Daerah Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) bersama Gubernur DKI Anies Baswedan.

Namun, item dari permohonan bantuan keuangan ini baru akan dibahas lebih lanjut. Pada 2018 ini, Pemkab Bogor menerima dana Rp11 miliar untuk sejumlah kegiatan penanganan banjir di kawasan hulu, antara lain untuk angkutan sampah, jaring-jaring sampah, reboisasi, dan penghijauan.

"Dananya ada bantuan dari Gubernur (DKI) ada dari pemerintah pusat. Dari gubernur Rp11 miliar itu kecil sekali. Makanya untuk 2019 kita dorong lagi dengan kepemimpinan beliau sebagai Ketua BKSP," kata Nurhayati di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/4).

Pemkab Bogor juga akan memprioritaskan penertiban vila-vila liar yang berdiri di atas daerah resapan air di kawasan Bogor. Nurhayati mengakui pada tahun lalu, pihaknya belum menindaklanjuti vila-vila tersebut. Saat ini pihak Pemkab masih menginventarisasi menyangkut kepemilikan tanah di kawasan itu. Pelaksanaan pembongkaran vila liar ini menjadi salah satu poin yang diajukan dari dana bantuan keuangan ke Pemprov DKI.

"Iya, sampai ke sana (pembongkaran vila liar) nanti. Kan sekarang sudah dirumuskan. Tapi inventarisasi sedang kami data ulang. Kami mengajukan (dana pembongkaran) di dalamnya," kata Nurhayati.

Selain itu, penanganan banjir di hulu juga dilaksanakan dengan membangun jaring sampah apung di 13 titik. Tujuannya agar sampah tersebut tidak mengalir hingga Jakarta.

Selain itu, saat ini juga rencana pemerintah pusat membangun waduk di Ciawi dan Sukamahi masih terkendala masalah dana pada pembebasan lahannya. Padahal, Nurhayati menilai waduk tersebut bisa mengurangi 30% limpahan air ke Jakarta. (OL-1)