Pemprov DKI Memilih Fokus di ERP

PEMPROV DKI Jakarta lebih memilih berkonsentrasi menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) daripada menerapkan tarif bagi semua mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansah menegaskan hal itu di Jakarta Senin (26/3).

“Menurut saya, saat ini ERP aja dulu beresin,” kata Andri.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan penerapan tarif bagi semua mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta. Rencana itu guna meminimalkan penggunaan mobil pribadi dan mendorong warga menggunakan transportasi umum yang sudah disiapkan.

Andri menambahkan, usul-an itu perlu dilakukan kajian mendalam dengan beberapa pihak termasuk daerah penyangga.

“Tentunya semua itu harus bicarakan secara komprehensif. Ini bukan hanya untuk kepentingan DKI, tapi juga kepentingan pemerintah penyangga juga,” ujarnya.

Ihwal progres ERP, Andri mengatakan, saat ini masih dilakukan proses lelang. Jika sudah ada pemenang lelang, pemasangan alat mulai dilakukan Oktober mendatang.

Hal yang sama diutarakan, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. Pemprov DKI Jakarta diminta segera menetapkan sistem ERP untuk mengatasi kemacetan khusus di jalan protokol Ibu Kota. Ia meyakini sistem jalan berbayar itu akan mengurangi kemacetan di Jakarta hingga mencapai 60%.

“Kalau bisa ERP (jalan berbayar) dipercepat, tapi semuanya adalah kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Halim.

Pihaknya juga sudah menyiapkan sistem tilang elektronik atau yang disebut Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), untuk mendukung program tersebut. Pun demikian, hal yang harus diperhatikan sebelum diterapkan ERP yakni soal infrastruktur transportasi yang masih dalam tahap pembangunan.

“Kan perlu adanya infrastruktur pendukung dan sekarang masih dibangun seperti LRT, MRT, dan yang lainnya,” jelas Halim.

SEbelumnya, Kepala BPTJ Bambang Prihantono mengatakan penerapan sistem jalan berbayar (ERP) ditargetkan bisa dimulai pada 2019. “Penerapannya tahun depan, tapi dikaji dulu, kan ada pengadaan alat, lalu uji coba. Tahun depan baru diterapkan,” kata Bambang di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Mal/X-6)