DP Rp0 tidak Disubsidi Pemprov

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan hanya akan menalangi uang muka program rumah down payment (DP) Rp0, bukan menyubsidi. Artinya, uang muka akan ditanggung kembali oleh pemohon di kemudian hari.

"Itu (subsidi) belum bisa saya jawab, ya, yang jelas kebijakan FLPP itu (bunga menjadi) 5%. Kalau siapa yang menanggung itu, yah, kalau selama ini kita belum masuk ke situ, ini masih digodok kebijakannya itu," kata Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agustino Darmawan, kemarin.

Dalam acara sosialisasi program rumah DP Rp0 kepada media di Balai Kota Jakarta tersebut, Agustino memastikan dana yang dikeluarkan pemprov itu hanya berupa dana talangan, atau menurut istilah Agustino disebut dukungan dana.

"Ini (uang muka) ditalangi, jadi maaf-maaf saja. Dukungan dana itu artinya dipinjamankan, terus terang harus dikembalikan dalam program cicilannya itu," ujar dia.

Jika mengacu pada skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bunga cicilan disubsidi menjadi 5% untuk dibebankan kepada konsumen. Jadi, nantinya, uang muka yang ditalangi itu akan dibayarkan kembali oleh pemohon dengan skema cicilan, disatukan dengan angsuran hunian.

Pemprov DKI menyiapkan masa angsuran (tenor) hingga 20 tahun. "Nanti tergantung warganya mau pilih tenor yang mana," ungkap Agustino.

Skema final DP Rp0 memang belum rampung. Badan layanan umum daerah (BLUD) yang mengurusinya pun belum terbentuk. Pemprov DKI menjanjikan BLUD itu terbentuk pada April mendatang.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati pun membenarkan soal dana talangan untuk DP pada program hunian baru besutan pemimpin baru DKI tersebut.

Bukan warga dadakan

Pemprov menegaskan warga yang bisa mendapat unit rumah DP Rp0 harus ber-KTP DKI paling tidak sejak 2013, atau lebih lama. Bukan warga DKI dadakan.

"Prioritas pertama yang menjadi sasaran adalah yang sudah menjadi warga DKI dalam jangka waktu tertentu. Bukan dadakan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Menurut Sandi, hal itu sekaligus menjaga peruntukan rumah susun dengan skema DP Rp0 ini tepat sasaran. Apalagi di DKI ada kekurangan jumlah hunian cukup tinggi.

"Jadi, bukan warga yang baru datang ke sini selama enam bulan," dia kembali menegaskan.

Berdasarkan data Bappeda, kebutuhan hunian di Ibu Kota masih kurang sebanyak 302.319 unit rumah. Melalui proyek pengadaan hunian, baik rumah susun sederhana sewa atau pun rumah susun sederhana mini, Pemprov DKI menargetkan dalam lima tahun ke depan bisa menghadirkan 253.222 unit hunian.

Kadis Perumahan DKI berharap kekurangan tersebut bisa terpenuhi. "Mudah-mudahan kekurangan unitnya bisa kita godok," kata Agustino. Skema pengadaannya melalui APBD, APBN, badan usaha milik daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Selain syarat kependudukan sebagai warga DKI minimal sejak 2013, syarat lainnya ialah pemohon rusun DP Rp0 harus sudah menikah dan belum mempunyai rumah. "Harus ada surat keterangan dari lurahnya bahwa pasangan ini belum punya rumah," tambah Sandiaga.

Persyaratan lainnya ialah penghasilan total rumah tangga Rp7 juta dengan gaji minimal setara upah minimum provinsi (UMP). (J-3)