Pemprov Ancam Hotel Pelanggar Kepgub Air

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada banyak pelanggaran terkait penggunaan air tanah oleh Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Hotel itu juga disebut tidak memiliki sumur resapan sehingga air limbah tidak diserap dan berpotensi turut menjadi penyebab banjir.

"Ternyata tempat ini, yang seharusnya memiliki sumur resapan, tidak punya. Itu sudah mendasar sekali. Jadi, air yang digunakan di hotel ini dialirkan keluar dan menyumbang pada banjir kalau sedang ada hujan yang deras. Karena apa? Karena bukan dimasukkan dalam tanah," ujar Anies sembari geleng-geleng kepala seusai inspeksi mendadak (sidak) ke hotel tersebut, kemarin.

Dalam sidak bersama Tim Pengawasan Terpadu Sumur Resapan, Instalasi Pengolahan Limbah, dan Air Tanah selain Itu tersebut, ditemukan pula masalah pada sistem instalasi pengelolaan air limbah dan sistem sumur hotel mewah tersebut. Surat izin pengambilan air tanah (SIPA) yang tercatat di Pemprov DKI sudah berakhir sejak 2013. "Sudah kedaluwarsa dan peletakan alat-alatnya, alat ukur dan lain-lain, juga tidak sesuai dengan ketentuan," lanjutnya.

Sidak itu berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No 279/2018 pada 6 Februari lalu tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasu Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.

"Kepgub ini membentuk tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan," sambungnya.

Anies mengaku sudah mengantongi daftar nama gedung tinggi yang diduga menyedot air tanah. Ia menduga ada penggunaan sumber air selain PDAM, tapi tidak terawasi.

"Ada tempat-tempat yang kita tahu konsumsi dari PDAM itu relatif kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang berada di tempat itu. Artinya ada sumber air lain yang digunakan dan sumber air lain. Itu justru tidak ada izinnya, tak terawasi."

Sidak 80 gedung

Dalam 21 hari ke depan, pemprov akan mengawasi pemanfaatan air tanah dan pengolahan limbah air gedung-gedung tinggi. Untuk itu, akan ada sidak ke 80 gedung di Jakarta. "Ini seperti razia gedung tinggi untuk memastikan mereka menaati semua aturan," lanjut Anies.

Sebanyak 10 anggota tim gabungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, dan Dinas Sumber Daya Air serta tim eksternal dari balai konservasi air tanah akan memeriksa gedung-gedung itu.

"Kita akan mulai dari sini, terutama bangunan gedung tinggi, karena gedung tinggi inilah yang sering memanfaatkan air dari sumur dalam dan juga pengelolaan limbahnya. Ada satu hal yang harus ditaati, zero run off. Zero run off artinya semua air yang digunakan harus dikembalikan ke tanah," tegas Anies.

Dia meminta kepada pengelola gedung-gedung tinggi menyiapkan data dengan jujur karena gedung-gedung akan diperiksa seluruh fasilitasnya. "Bukan semata-mata untuk menghukum, tapi untuk perbaikan di Jakarta." imbuhnya.

Anies juga mengingatkan bahwa tulisan 'help us to conserve environment' pada hotel-hotel itu percuma bila pengelola hotel tidak mengelola air dengan baik. "Kalau pengguna hotel menghemat air, tapi pengelola hotel tidak mengelola air dengan baik, tidak ada artinya. Sama dengan pengolahan limbah air yang tidak mengikuti prinsip-prinsip lingkungan," ujarnya. (J-3)