Jalur Puncak II Lama Terbengkalai

JALUR Puncak II yang semula diharapkan jadi alternatif dalam mengatasi kemacetan di kawasan Puncak seolah tak bertuan. Hingga saat ini kelanjutan pembangunannya belum jelas. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat terkesan saling lempar kewenangan.

"Tadinya mengandalkan (pemerintah) pusat supaya mengambil inisiatif, tapi dari pusat sendiri tidak ada kepastian," kata Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, kemarin.

Belum lama ini, Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, berinisiatif memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mengkaji berbagai kemungkinan melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II, utamanya menyangkut pola dan skema pembiayaan.

"Kendala selama ini kan pembiayaan. Bappeda provinsi sudah minta mengkaji. Satu di antaranya kemungkinan pembiayaan yang melibatkan pihak swasta bisa atau tidak," tuturnya.

Pembahasan kemungkinan solusi itu masih dalam tahap awal. Menurut Eri, infonya bakal ada kelanjutan pembahasan. Pihak-pihak terkait rencananya akan diundang kembali.

Pemkab Cianjur angkat tangan jika harus menangani pembangunan Jalur Puncak II. Sebabnya, anggaran yang dibutuhkan relatif sangat besar, di luar kemampuan APBD Kabupaten Cianjur. "Kita tidak sanggup," ungkapnya.

Menurut dia, progres pembangunan Jalur Puncak II sudah existing. Artinya, kelanjutan pembangunannya tinggal digarap karena pembebasan lahan sudah selesai dilaksanakan.

"Jalurnya sudah ada, sudah existing. Tapi siapa yang menanganinya juga belum jelas, pemerintah provinsi atau pusat," kata Eri.

Jalur Puncak II merupakan alternatif penghubung Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor. Jalur tersebut digagas sudah cukup lama. Panjangnnya mencapai sekitar 48 kilometer. Tujuannya mengurai kemacetan di Jalur Puncak.

Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan informasi terakhir yang diterima, bakal ada percepatan pembangunan Jalur Puncak II. Namun, Herman tak mengetahui secara persis kapan percepatan tersebut dilaksanakan. (BB/J-3)