Macet Jatiwaringin, Jakarta Punya Andil

PEMERINTAH Kota Bekasi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu proses pelebaran Jalan Raya Jatiwaringin. Sebabnya, kemacetan di wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dan Ibu Kota tersebut telah berlangsung bertahun-tahun.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, mengakui kondisi macet di Jalan Raya Jatiwaringin sudah teramat parah. Rasio volume kendaraan berbanding kapasitas jalan (V/C ratio) di ruas antarprovinsi tersebut sudah sampai ambang batas 1.

“Normalnya rasio kendaraan dalam satu ruas jalan di bawah 0,7, sedangkan ini sudah sampai pada angka 1. Pada pukul 24.00 WIB pun ruas jalan ini masih dilanda macet,” ungkap Tri, kemarin.

Sejak 2016, pemberantasan kemacetan telah diupayakan. Salah satu upaya penguraian ialah membuat jembatan duplikasi di samping Jembatan Jatiwaringin yang telah ada. Jembatan tersebut dibangun dengan menggunakan APBD Kota Bekasi 2016 sebesar Rp8 miliar dan dana bantuan DKI Jakarta pada 2017 sebesar Rp45 miliar.

Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil mengurai kemacetan karena lebar ruas jalan belum sesuai dengan penyediaan empat ruas lajur di atas Jembatan Jatiwaringin. “Masih macet sebab ada penyempitan jalan setelah lewat jembatan,” ujar Tri.

Tahap selanjutnya pemerintah akan melebarkan jalan ke arah Pondok Gede mulai pintu keluar Tol Jatiwaringin. Namun, pelebaran jalan akan terlaksana apabila Pemprov DKI ikut andil sebab sisi utara masuk wilayah Jakarta.

Kepala Satlantas Polres Metro Bekasi, I Nengah Adi Putra, menambahkan kemacetan di Jalan Raya Jatiwaringin diperparah antrean kendaraan yang keluar dan masuk pintu tol. Dimensi jalan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang mau masuk dan keluar Tol Jatiwaringin.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan dari 19 titik macet yang tersebar di Kota Bekasi, tiga di antaranya amat krusial, yakni Jembatan Jatiwaringin, Bojongmenteng, dan Rawapanjang. “Kemacetan di tiga titik itu sudah menahun. Saat ini sedang dibangun jembatan duplikasi,” paparnya.

Wali Kota juga berharap Pemprov DKI ikut andil dalam pembangunan wilayah perbatasan. “Apa pun bantuan yang diberikan ke daerah mitra tentunya punya manfaat yang luar biasa,” kata dia.

Asisten Daerah Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gamal Sinurat, menyatakan, tidak tertutup kemungkinan dalam APBD Perubahan 2018, pihaknya memberikan dana hibah kembali kepada Pemkot Bekasi. “Tergantung prioritas dan kebutuhannya,” tandas Gamal. (Gan/J-2)