Kalah Saing, Usaha Angkot di Bekasi Gulung Tikar

DINAS Perhubungan Kota Bekasi membekukan izin operasional 2.284 angkutan umum di Kota Bekasi. Sebabnya, usia ribuan angkutan umum itu sudah lebih dari 15 tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliani menyampaikan, ribuan angkutan umum tersebut sudah tidak bisa lagi diremajakan karena kondisi fisik kendaraan yang sudah uzur.

Pihaknya juga tidak akan mengeluarkan izin operasional bagi kendaraan-kendaraan tersebut. “Satu-satunya jalan mereka bisa menghitamkan nomor polisinya untuk dipakai pribadi,” ungkap Yayan.

Ia menjelaskan, sebelum 2014, jumlah angkutan umum yang tercatat di Kota Bekasi ialah 3.488. Namun, sekitar 2015, jumlah tersebut tinggal 1.457. Bahkan di 2016, jumlah angkutan umum tersebut tinggal 1.204.

Penyebab berkurangnya jumlah angkutan itu ialah tak kuatnya para pengusaha angkutan umum dengan pengemudi ojek daring. Lama kelamaan, jumlah angkutan umum tersebut berkurang dengan sendirinya.

“Selain pengusaha sendiri yang malas untuk memperpanjang izin operasional mereka, saat ini mereka lebih banyak pasrah karena kalah saing dengan kehadiran pengemudi ojek online,” jelas dia.

Masyarakat, sambung Yayan, juga tak perlu khawatir soal makin menurunnya jumlah angkot tersebut. Pemerintah Kota Bekasi tengah mengebut penyiapan moda transportasi masal berbasis bus.

Saat ini transportasi massal berupa bus Trans-Patriot itu masih dalam tahap uji coba. Bus tersebut baru beroperasi melayani trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi.

Di masa depan, lanjut dia, bus tersebut akan menjadi bus-bus pengumpan (feeder) menuju stasiun kereta api dan stasiun light rail transit (LRT). “Meski baru satu trayek, bus tersebut akan menjadi bus-bus feeder di pusat kota,” jelas dia.

Untuk trayek Harapan Indah-Terminal Bekasi, bus Trans-Patriot menyusuri Jalan Sultan Agung-Jalan Ir H Djuanda. Sepanjang jalur lintasan tersebut tengah disiapkan 19 halte pemberhentian kendaraan untuk naik dan turun penumpang.

Terus berkurang
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Fatikhun Ibnu, menambahkan, sejak dua tahun terakhir jumlah angkutan umum yang ada di Kota Bekasi memang berkurang sekitar 2% dari jumlah sebelumnya. Sebetulnya, pemerintah ingin menerapkan sistem membeli angkutan umum milik pengusaha itu agar operasional Trans-Patriot bisa cepat. “Tapi kemampuan anggaran Kota Bekasi tidak seperti DKI Jakarta. Kita tidak punya anggaran untuk membeli angkot-angkot tersebut,” kata Fatikhun.

Pemerintah pun telah mencari pihak ketiga yang bersedia membeli angkutan para pengusaha dan menggantinya dengan yang baru.

Namun, para pengusaha masih menolak lantaran besaran uang cicilan bulanan yang diajukan masih dinilai terlalu besar. “Pihak ketiga mau mereka mencicil Rp3 juta per bulan, tapi pengusaha maunya Rp2 juta per bulan. Maka itu belum menemukan titik temu,” tandas dia. (Gan/J-1)