Tanah Abang buat Trans-Jakarta dan PKL

PENUTUPAN Jalan Jati Baru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sah-sah saja untuk fungsi-fungsi tertentu.

Layaknya ladies market di Hong Kong, jalan difungsikan untuk berdagang.

Serupa pula dengan Jalan Dalam Kaum, Bandung, yang ditutup guna memfasilitasi pedagang dengan memberikan satu jalur buat pengendara kendaraan bermotor.

Hal itu diungkapkan Yayat Supriyatna, pengamat transportasi Universitas Trisakti, yang terlibat dalam pembahasan penataan kawasan Tanah Abang.

Yayat membeberkan satu jalur di kawasan Jalan Jati Baru Raya, sisi depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, nantinya hanya boleh dilewati bus Trans-Jakarta.

Sementara itu, jalur lainnya ditutup untuk PKL dan kendaraan tak boleh melintas.

"Jadi, satu jalur buat Trans-Jakarta dan satu lagi buat PKL," tandasnya, Jumat (15/12).

Penutupan jalan di Tanah Abang telah melewati pertimbangan-pertimbangan khusus dan strategis untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Tidak dilarang ditutup selama masih berfungsi sebagai jalan.

"Jalan itu tetap ada, tetapi untuk transportasi publik. Itu saja. Tidak seluruh jalan ditutup kan?" Yayat menambahkan.

Rute Trans-Jakarta yang melewati Tanah Abang sudah beroperasi sejak 20 Maret 2017.

Layanan yang terbilang baru itu beroperasi dari Pasar Minggu hingga Tanah Abang.

Rute layanan itu terkoneksi dengan koridor 1 (Blok M-Kota), koridor 6 (Dukuh Atas-Ragunan), dan koridor 9 (Pluit-Pinang Ranti).

Kendati demikian, penumpang masih punya pilihan menggunakan moda transprtasi lain.

Di dekat situ nanti disiapkan lahan ojek pangkalan, ojek daring, atau transportasi lain.

Yayat Supriyatna enggan menyebutkan kapan penutupan jalur di depan stasiun dilakukan.

Yang pasti, menurut Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, kebijakan itu dieksekusi pada Desember ini.

Pengendapan ojek

Secara terpisah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu persetujuan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk menggunakan lahan di Stasiun Tanah Abang.

Lahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pengendapan ojek daring dan kendaraan pengumpan Trans-Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut pihak perusahaan ojek daring telah bersedia memanfaatkan lahan tersebut dengan sistem sewa.

"Mereka (perusahaan ojek daring) mau bayar. Bukan hanya di Tanah Abang, di stasiun lain juga," kata Andri.

Dishub DKI merencanakan selain untuk pangkalan ojek, lahan itu diperuntukkan layanan bus pengumpan.

Namun, PT KAI ragu-ragu karena muncul rencana lain untuk membangun lahan tersebut dengan konsep transit oriented development (TOD).

Sebelumnya PT KAI telah menyetujui secara verbal pemanfaatan lahan itu. Persetujuan disampaikan kepada Pemprov DKI saat rapat pembahasan penataan Tanah Abang.

Sampai saat ini, Pemprov DKI masih menunggu kepastian hitam di atas putih.

Dishub DKI telah berkirim surat sebanyak tiga kali kepada PT KAI, tetapi belum berbalas.

Oleh sebab itu, kata Sigit, Pemprov DKI baru bisa menerapkan penataan sementara di depan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jati Baru, serta pelataran PT KAI.

"Pekerjaan rumah dishub untuk merekayasa angkutan umum dan pribadi di Tanah Abang, itu sudah kami lakukan," papar Andri.