Anies Lega Pembahasan Anggaran Dipermudah

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi sikap DPRD DKI Jakarta yang dianggap mempermudah pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2018. Dalam rapat Badan Anggaran pada Selasa (28/11) lalu, anggaran telah disepakati sebesar Rp77,117 triliun atau naik Rp6,479 miliar dari RAPBD.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Provinsi DKI Jakarta rencananya disahkan Kamis (30/11) esok. Peningkatan Rp6,479 miliar tersebut, kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, salah satunya disebabkan oleh penambahan pendapatan yang bersumber dari dividen badan usaha milik daerah (BUMD).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di dalam rapat Banggar pada Selasa (28/11) menjelaskan ada empat penambahan dividen dari empat BUMD, yakni PD Pasar Jaya, PT Food Statuion Tjipinang Jaya, PT Transjakarta, dan PD Pembangunan Jaya.

Sebelumnya, Banggar sepakat menghapus anggaran untuk kolam ikan DPRD sebesar Rp620 juta, mengurangi anggaran kunjungan kerja anggota DPRD sebesar Rp43 miliar, mengurangi anggaran untuk Laskar Merah Putih dari Rp500 juta menjadi Rp100 juta, serta dihapusnya anggaran untuk dua lembaga pensiunan yang total nilainya mencapai Rp3 miliar.

Anggaran yang dicoret kemudian dialokasikan ke pos anggaran lain. Namun, Saefullah tidak menjelaskan rincian perpindahan pos anggarannya.

Usai pembahasan yang berlangsung alot namun cukup singkat --kurang lebih dua minggu--, Anies menyampaikan apresiasinya kepada DPRD DKI atas disepakatinya rancangan anggaran tersebut.

"Jadi, alhamdulillah APBD sudah disepakati dan kami terima kasih sekali kepada seluruh jajaran dan apresiasi pada Ketua DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Banggar yang sudah mempermudah masalah ini," kata Anies di Balaikota, Rabu (29/11).

Dalam proses pembahasan anggaran yang menuai cukup banyak kritik, Anies mengaku sempat berkomunikasi dengan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi membahas anggaran untuk renovasi kolam ikan di DPRD. Saat itu, Prasetio berujar agar anggaran itu dihapus saja. Bak gayung bersambut, di dalam rapat banggar, forum menyepakati agar anggaran itu dihapus.

"Secara khusus kami ingin menegaskan bahwa sikap Pak Prasetio itu merupakan contoh. Jadi hari Senin, saya komunikasi sama dia, ketika muncul ramai-ramai soal kolam. Lalu dia bilang 'Wis Mas, iki di stop aja'. Ini saya juga nggak tahu munculnya darimana. Dan ternyata kita tahu dari mana. Tapi sikap Pak Pras begitu ketika saya kontak. Kelihatannya kayak orang punya ikan perlu kolam, setiap tahun muncul. Kita sudah bereskan itu," papar Anies.

Namun, sikap berbeda dilakukan Anies terkait dana untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Anggaran ini juga sempat menuai kontroversi. Pasalnya, alamat Himpaudi yang disertakan di dalam rincian penerima dana hibah tidak sesuai.

Anies menilai anggaran untuk PAUD terkait masalah keberpihakan. Menurutnya, pendidik di PAUD jarang mendapat perhatian, bahkan tidak pernah mendapatkan dana hibah.

"Soal verifikasi menurut saya penting, (tapi) inilah contoh sebuah asosiasi para pejuang yang tidak pernah dapat perhatian. Ini bukan organisasi yang kelebihan uang yang punya kantor mapan, yang punya uang banyak. Mereka itu selalu numpang, sekretariatnya selalu numpang, jadi bukan hal yang aneh-aneh," kata Anies.

Anies menuturkan, alasan dirinya memilih Himpaudi untuk menerima dana hibah semata-mata karena organisasi tersebut menghimpun guru-guru PAUD, sama halnya bagaimana Pemprov menyalurkan dana ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Persatuan Guru TK Indonesia (PGTKI).

Anggaran kontroversial lainnya yang turut lolos dari pembahasan di banggar ialah anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp28,52 miliar. Anies berkukuh dengan terangkumnya anggaran untuk TGUPP justru mewujudkan transparansi penggunaan APBD. (X-12)