Anies Harusnya Perkuat Angkutan Umum

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harusnya fokus pada penguatan angkutan umum di Ibu Kota, baik bus Trans-Jakarta maupun angkutan pengumpan lainnya ketimbang menghapus larangan pembatasan roda dua di jalan protokol.

"Membiarkan kendaraan pribadi dominan di Ibu Kota itu sama saja Gubernur Anies melakukan pembiaran agar angkutan umum di Jakarta mati," kata Tulus, kemarin.

Ia menyarankan Anies agar tidak melanjutkan wacana pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya memperkuat pengendalian kendaraan pribadi.

"Jangan mewariskan kebijakan yang kontraproduktif. Rencana Gubernur Anies yang akan mencabut larang-an sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat adalah langkah mundur yang kontraproduktif," tuturnya.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan pihaknya tengah mematangkan rencana pencabutan pembatasan kendaraan roda dua itu.

Namun, kebijakan pencabutan itu akan dibarengi dengan penerapan sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) untuk sepeda motor.

"Saya bilang harus adil juga. Kalau mobil kena ERP, ya motor juga harus kena ERP. Nah besarannya itu yang tolong dipikirkan," kata Sandi.

Dengan adanya disinsentif ERP, Sandi yakin warga akan beralih menggunakan transportasi umum.

Ia juga sudah meminta Dishubtrans DKI Jakarta mengkaji rencana tersebut.