Ekonomi UMKM Terdampak Pelarangan Sepeda Motor

POLEMIK terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak menghapus kebijakan larangan sepeda motor beroperasi di jalan protokol Ibu Kota yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya masih saja terjadi. Kebijakan Pemprov DKI tersebut dinilai sebuah kemunduran kebijakan karena akan berdampak pada kemacetan di jalan protokol Ibukota tersebut.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno Jumat (10/11) mengatakan, salah satu alasannya dicabutnya pelarangan sepeda motor ke jalan protokol ialah karena dampak (kurang adil) terhadap sektor Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM).

"Data yang kita terima sekitar 480 ribu UMKM yang mendapatkan dampak ekonomi dari kegiatan," kata Sandi di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

Sandi menjelaskan 480 ribu UMKM tersebut mendistribusi objek usahanya menggunakan sepeda motor. Kebanyakan dari mereka mengantar makanan dan barang. "Ada yang go-food ada yang delivery dokumen ada juga kegiatan yang berbasis biasa banyak banget," jelas Sandi.

Dari 480 ribu UMKM ini, kata Sandi, berlokasi di seluruh wilayah Jakarta. Para UMKM mengantar dagangan dengan tujuan antar ke Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke kawasan Sudirman.

"Jadi itu yang mesti dilihat. Jangan terlalu kita spekulasi, tunggu kajiannya. Kita ingin berkeadilan. Kita pastikan tanpa mengorbankan kesemrautan," tutup Sandi.(MTVN/OL-3)