Ratusan Bank Sampah di Kota Bekasi Mati Suri

SEBANYAK 711 bank sampah yang telah terbentuk di Kota Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi mati suri. Hal itu sangat disesalkan, pasalnya Pemerintah Kota Bekasi telah mengucurkan anggaran sebesar Rp20 juta untuk membangun satu bank sampah.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas LH Kota Bekasi Sugiono menyampaikan, pihaknya saat ini sedang melakukan pembinaan terhadap 711 bank sampah tersebut. Sebab, bank sampah yang mati suri itu termasuk bank sampah yang baru terbentuk.

"Karena masih baru, jadi pengurus dan anggota bank sampah itu masih butuh pembinaan," ungkap Sugiono, Senin (30/10).

Dia menjelaskan, saat ini sebetulnya Dinas LH Kota Bekasi mencatat sebanyak 911 bank sampah telah terbentuk di wilayahnya. Namun, dari jumlah tersebut baru 200 diantaranya yang benar-benar mandiri dan produktif. Karena itu, 711 bank sampah sisanya menjadi prioritas pemerintah Kota Bekasi. Sosialisasi seperti pelatihan penimbangan, pemilahan, daur ulang hungga komposting dilakukan secara bertahap.

Dalam proses pemilahan, kata Sugiono, antara sampah organik dan non-organik pemisahan harus tepat. Agar nantinya sampah non-organik tersebut bisa bernilai ekonomis. “Sampah tersebut bisa dijual pada pengusaha atau pengepul sampah plastik. Hasilnya pun bisa langsung dinikmati oleh warga di sekitar bank sampah," kata Sugiono.

Namun, kata dia, untuk masalah komposting dan daur ulang masih cukup sulit dilakukan. Karena itu, pihaknya masih melakukan pendampingan di sejumlah titik bank sampah. Agar, fungsi 911 bank sampah bisa 100 persen optimal.

Sebab menurut Sugiono, bila 911 bank sampah yang sudah ada tersebut aktif seluruhnya, maka secara otomatis bisa mengurangi sebanyak 20 persen dari jumlah total 1.600 sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Bantargebang. "Bisa menguangi beban TPA yang saat ini sudah overload," kata dia.

Kepala Dinas LH Kota Bekasi Jumhana Luthfi menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemerintah setempat menargetkan 1.013 titik bank sampah terbentuk dalam jangka waktu lima tahun. Karena itu, pemerintah pun rela mengucurkan dana bantuan sebesar Rp20 juta untuk satu titik bank sampah.

"Bentuknya memang pinjaman, ini adalah upaya untuk mengejar target RPJMD," ujar dia.

Namun, Luthfi pun mengakui, optimis bisa membangkitkan gairah ratusan bank sampah yang belum aktif. Untuk itu, pihaknya pun telah bekerjasama dengan Dinas Usaha Masyarakat Kecil Mengengah (UMKM) sebagai sarana pemasaran barang hasil daur ulang warga. Bahkan, banyak pihak perbankan menawarkan diri untuk bekerjasama dalam sistem pencatatan uang masuk dan keluar dari bank sampah.

"Sudah ada bank swasta yang sudah mulai proses kerja sama, wadah penjualan barang daur ulang pun sudah ada," tambah Luthfi. (OL-3)