KPK Dalami Rencana Penghilangan Lelang Konsolidasi

ADANYA rencana dari Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno yang ingin menghilangkan sistem lelang konsolidasi untuk proyek-proyek kecil telah sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu KPK masih belum mengambil sikap terkait dampak maupun resiko yang muncul bila sistem tersebut dihilangkan.

"Kita belum mempelajari apa yang dimaksud beliau (Sandiaga)," terang Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (25/10).

Meski begitu kedepannya pihak KPK berencana untuk mencermati rencana tersebut dan mengukur dampak serta tingkat resiko terhadap pencegahan korupsi. Sandiaga mengusulkan hal tersebut karena merasa selama ini dengan sistem lelang konsolidasi justru merugikan pihak UKM karena kalah bersaing dengan pengusaha besar.

Menanggapi hal tersebut Pahala menyatakan bahwa dirinya memang pernah mendengar terkait hal tersebut dan pernah juga mem-folow up hal tersebut ke Gubernur sebelumnya dan Sekertaris Daerah.

"Untuk soal kita akan cari detail infonya terlebih dahulu, kemudian kita akan asses plus dan minusnya," terang Pahala.

Sebelumnya Sandiaga memang sudah pernah menyatakan rencana tersebut saat dirinya masih sebagai calon wakil gubernur. Kini setelah dirinya terpilih dalam pilkada yang lalu dirinya mempertimbangkan usulan tersebut untuk direalisasikan.

Lelang konsolidasi sendiri merupakan inisiasi dari Gubernur DKI sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama dengan memiliki payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) yang dikeluarkan di era Basuki Tjahaja Purnama. Lelang konsolidasi ini menggabungkan proyek-proyek sejenis bernilai kecil sehingga memiliki nilai besar.

Dengan sistem tersebut, pihak yang akan mendapatkan proyek hanya perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya melakukan subkontrak kepada perusahaan-perusahaan kecil. Biasanya perusahaan subkontraktor menerima bayaran yang lebih rendah tapi dengan jangka pembayaran yang lebih lama.

"Pada intinya kami akan berpihak ke usaha kecil dan menengah," ujar Sandi, beberapa waktu lalu.

Selain itu Sandiaga menilai kekhawatiran Ahok soal praktik perusahaan abal-abal atau korupsi apabila tidak ada lelang konsolidasi itu tidak benar. Sebab menurutnya lelang bisa diawasi selama proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dalam kategori transparan dan akuntabel. (OL-3)