Perbaikan Kali di Jakarta Terganjal Minimnya Dana

DINAS Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengeluhkan minimnya anggaran untuk pembebasan lahan dalam program normalisasi kali di Jakarta. Dari kebutuhan Rp1,3 triliun, hanya Rp437 miliar yang diajukan ke dalam Rancang­an APBD Perubahan 2017.

“Pemilik lahan yang sudah siap kami bayar itu totalnya mencapai Rp1,3 triliun maka saya ajukan Rp1,3 triliun. Tapi hanya dise­tujui Rp437 miliar yang masuk RAPBD-P, rinciannya Rp347 miliar dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Rp90 miliar dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” tutur Kepala Dinas SDA Teguh Hendrawan di Balai Kota, kemarin.

Alhasil, pihaknya harus merom­bak ulang rencana yang sudah dibuat. Dinas SDA akan mendata ulang titik-titik lahan yang menjadi prioritas untuk dibebaskan supaya sesuai dengan anggaran yang ada.

Normalisasi akan dilakukan di sejumlah kawasan yang berada di pinggir Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter.

Dana sebesar Rp437 miliar yang akan cair di akhir tahun ini pun tidak sepenuhnya digunakan untuk pembebasan lahan. Sebesar Rp27 miliar di antaranya akan digunakan untuk pembayaran utang atas pekerjaan lama yang belum tuntas.

Teguh menambahkan, sedikitnya anggaran yang disetujui pastinya akan memperlambat pengerjaan normalisasi. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) pun baru bisa bekerja untuk menormalisasi kali jika lahan telah tersedia. Padahal, proyek normalisasi ketiga kali itu ditargetkan selesai akhir 2018.

“Nanti kita akan melakukan pemetaan lagi. Tapi fokus kami ke Gang Arus di Kali Sunter, ada beberapa bidang yang pasti jadi prioritas. Nanti kita koordinasi dengan BBWSCC dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Titik mana saja yang jadi prioritas mereka,” jelasnya.

Di kesempatan itu, Teguh juga mengaku khawatir pembangunan fisik tidak terkejar hingga waktu kontrak BBWSCC berakhir di akhir 2018 meski pembebasan lahan bisa dilakukan kapan saja.

“Pembebasan lahan itu kan bisa kapan saja. Cuma yang jadi permasalahan pembangunan fisiknya. Sampai akhir 2018 terkejar, tidak?” ujarnya. (Aya/J-1)