Dipilih Presiden Biar Tenang

DI penghujung tugasnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mewacanakan gubernur dipilih Presiden. Calonnya berdasarkan usulan DRPD DKI. Hal itu terkait revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

"DIY punya keistimewaan, ini (gubernur dipilih DPRD) hanya berlaku di Jakarta loh ya, jangan kamu lebar-lebarin loh ya. Papua punya istimewa, mana lagi, Aceh punya keistimewaan sendiri," ujar Djarot seusai pertemuan di Kompleks Badan Intelijen Negara, kemarin (Jumat, 22/9).

Lantaran itu, menurut Djarot, siapa pun presidennya, hubungan Jakarta dan pemerintah pusat perlu diperkuat. Jakarta harus memiliki keistimewaan seperti daerah istimewa lain.

Dukungan dikemukakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Pada akhirnya, nama gubernur yang diusulkan presiden akan dinilai DPRD yang juga merupakan perwakilan rakyat. Bisa saja nanti dibuat dengar pendapat dengan masyarakat.

Lagi pula, lanjut Gembong, aturan penentuan pemenang dalam Pilkada 50+1 membuat masyarakat jenuh karena berpotensi dilakukan dua putaran. Belum lagi dana pilkada mencapai ratusan miliar. Dana itu dialih-kan saja untuk subsidi pembangunan daerah.

Bagi pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Riant Nugroho, usulan Djarot tidak bisa direalisasi karena bertentangan dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang memerintahkan Pilkada langsung. Jakarta sebagai bagian NKRI harus patuh pada UU tersebut.

"Adanya UU Keibukotaan tidak berarti bisa berpolitik berbeda. Ini bukan hanya kemunduran, tapi juga bertentangan dengan UU," tandasnya.

Sikap serupa dilontarkan Ketua Komisi D DPRD dari Fraksi Gerindra Iman Satria. Menurutnya, Djarot sudah tidak fokus. "Karena dia (Djarot) kalah lalu mau diubah, begitu? Sangat disayangkan karena ini tidak sesuai dengan iklim yang sedang kita bangun." (Aya/J-3)