Serapan Minim, PR Sulit Gubernur Baru

HAMPIR seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta mempertanyakan rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Mereka menyayangkan serapan rendah jika dibandingkan peningkatan pendapatan. Masalah tersebut bisa menjadi bom waktu bagi Gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik Oktober mendatang.

Pandangan itu mencuat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan DKI 2017 di Gedung DPRD DKI, kemarin (Jumat, 22/9).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI kembali mengingatkan rendahnya realisasi belanja Pemprov DKI pada semester 1 tahun 2017, yang baru mencapai 25,31%. Angka itu lebih rendah daripada realisasi belanja pada semester 1 tahun sebelumnya, yakni hampir 30%.

"Apakah DKI Jakarta kembali akan menjadi daerah dengan penyerapan belanja terendah di Indonesia?" sindir anggota Fraksi PKS DPRD DKI Rifkoh Abriani.

Padahal, ungkap Rifkoh, Pemprov DKI selama ini mengklaim sudah memiliki sistem penganggaran yang baik. Sebagai fraksi pendukung pasangan Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS khawatir kinerja Pemprov DKI itu membebani gubernur selanjutnya.

"Hal ini akan menjadi beban untuk gubernur baru yang akan memimpin Jakarta pada pertengahan bulan depan. Ka-mi mengharapkan agar serap-an belanja APBD Perubahan ini nantinya minimal bisa mencapai 85%," jelas Rifkoh.

Keprihatinan senada datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Fraksi PPP DPRD DKI, Belly Bilalusalam, menekankan agar Pemprov DKI segera menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) agar tak menghambat gubernur berikutnya.

"Mengingat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2017 berada dalam masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, tidaklah elok bila itu menjadi PR kepala daerah yang baru. Perlu diingat yang kelak mempertanggungjawabkam pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2017 ialah kepala dan wakil kepala daerah Jakarta yang terpilih," ungkap Belly Bilalusalam.

RPJMD meleset
Dalam perspektif Fraksi PDIP, sebagaimana disampaikan anggotanya, Johnni Adventus, dengan rendahnya realisasi belanja menjadi penghambat terealisasinya program yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

"Banyak pelaksanaan pembangunan gedung sekolah, rumah susun, kantor lurah yang tidak berjalan lancar," kata Johnni.

Fraksi Partai Gerindra lebih tegas soal RPJMD, menurut Dwi ratna, proyeksi APBD RPJMD 2013 sebesar Rp49,9 triliun dan disahkan dalam APBD Rp49,9 triliun, penyerapannya hanya sebesar 84,5%. Proyeksi RPJMD 2014 sebesar Rp62,9 triliun dan disahkan Rp72 triliun, penyerap-annya hanya sekitar 59,32%.

Dari proyeksi APBD RPJMD 2015 sebesar Rp76,3 dan disahkan Rp73 triliun, penyerapannya sebesar 68%. Sementara proyeksi APBD RPJMD 2017 sebesar Rp120 triliun, pengesahannya hanya Rp70,1 triliun.

"Fakta bahwa apa yang dicanangkan selalu tidak tercapai. Serapan selalu rendah. Hal ini jelas merugikan masyarakat," tegasnya. Pandangan senada disampaikan Fraksi PAN-Demokrat.

Terkait ini Gubernur Djarot enggan berkomentar. Dia tak menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat paripurna. Rapat paripurna tanggapan gubernur atas pandangan fraksi akan digelar Senin mendatang (25/9).

Sebelumnya, Gubernur Dja-rot menuturkan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp6,57 triliun. Perubahan ini mengalami peningkatan sebesar Rp3,42 triliun atau 52,01% sehingga bertambah menjadi Rp10 triliun.(J-3)