Hunian Murah Untuk Pegawai Pemkot Bekasi Menuai Reaksi DPRD

RENCANA Pemerintah Kota Bekasi menyediakan hunian murah tanpa bungan cicilan menuai reaksi. Pemerintah setempat harus serius memikirkan pos anggaran yang akan disediakan apabila hunian ini benar-benar diperuntukan hanya untuk pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan menyampaikan, saat ini pihaknya memang belum langsung mendengar soal rencana penyediaan rumah murah bagi pegawai dari pihak eksekutif. Namun, rencanan tersebut harus didiskusikan dengan anggota legislatif terlebih dahulu. "Harus didiskusikan bersama, jangan sampai rencana ini menuai pergunjingan," kata Ronny, Kamis (7/9).

Menurut Ronny pemerintah harus benar-benar memikirkan besaran subsidi yang akan diberikan dalam pembiayaan rumah tersebut. Jangan sampai karena subsidi tersebut pembangunan kota jadi terhambat. Sebab, uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk pembangunan yang menguntungkan rakyat.

Sedangkan, menurut Ronny, rencana tersebut hanya mengakomodir rakyat secara parsial. "Ini kan uang rakyat, jangan sampai digunakan tidak pada kebutuhan yang seharusnya," kata dia.

Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya bakal membahas hal tersebut bersama dengan jajaran pemerintah Kota Bekasi. Agar, niat yang sebetulnya baik ini bisa berjalan tanpa menguntungkan hanya satu pihak saja. Apalagi berkesan Pemerintah Kota Bekasi menjadi marketing dari satu developer perumahan. "Akan kita bahas bersama nanti," imbuh Ronny.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Kota Bekasi berencana menyediakan apartemen murah tanpa bunga cicilan di wilayahnya. Sayangnya, hunian vertikal berkelas tersebut hanya diperuntukan bagi pegawai pemerintah Kota Bekasi dan mereka yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Pemerintah mengaku telah bekerja sama dengan salah satu pengembang yang bersedia membantu mewujudkan bungan cicilan 0 persen untuk cicilan kepemilikan apartemen.

Nantinya, di atas lahan seluas 20 hektarE milik PT Trio Propertindo bakal berdiri dua unit Apartemen. Apartemen tersebut diprediksi mampu menampung sedikitnya 7.000 orang.

CEO Bank BNI Jakarta-Kemayoran, Indorama Harahap mengaku dalam proses kredit rumah, debitur tetap harus membayar bunga pinjaman. Namun ketika pemerintah kota mencanangkan bunga cicilan 0 persen artinya mereka sudah harus siap secara finansial menanggung hal tersebut. "Kalau pemerintah siap ya silakan saja," kata dia.

Indorama menjelaskan, prihal masalah down payment (DP) pun adalah hal penting dalam kepengurusan kredit rumah. Sebab DP merupaKan bagian dari 'sharing' resiko sebagai pertanggung jawaban debitur agar konsisten membayar cicilan. Kalau itu ditiadakan artinya tidak ada garansi debitur bisa bertanggungjawab untuk bisa konsisten membayar tanggungan.

"Kalau ada perasaan itu uang saya (DP) sudah masuk tentunya dia akan berhati-hati mengelola keuangan mereka, sehingga tetap bisa membayar tanggungan pada bank tiap bulan," tukas dia.(OL-3)