Gubernur Djarot Jangan Tinggalkan Bom Waktu

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman berharap Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat tak menerbitkan aturan yang kontroversial dan nonpopulis, termasuk rencana perluasan kawasan pembatasan kendara­an roda dua, menjelang ber­akhirnya masa jabatan pada Oktober nanti.

Ia khawatir kebijakan yang kontroversial itu akan menjadi warisan bom waktu bagi gubernur berikutnya.

“Jangan di akhir masa jabat­an mengeluarkan kebijakan yang sifatnya kontroversial. Biar Pak Djarot soft landing. Jangan tinggalkan bom waktu dengan kebijakan nonpopulis karena sebagian besar pengguna sepeda motor itu rakyat kecil,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Taufiq, sepeda motor masih menjadi transportasi andalan masyarakat menengah ke bawah. Saat ini belum ada moda transportasi yang bisa diandalkan untuk mengakomodasi mobilitas masyarakat Jakarta.

Karena itu, ia menganggap rencana pemprov itu terkesan dipaksakan akibat kepanikan berlebih akan permasalahan kemacetan di Jakarta. “Idealnya menunggu moda transportasi publik selesai dulu, mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) selesai dulu,” tandasnya.

Mulai Selasa (12/9) , Pemprov DKI akan menguji coba perluasan kawasan pembatasan kendaraan roda dua, mulai Bundaran HI hingga Patung Pemuda Membangun di ujung Jalan Sudirman. Sebelumnya, pelarangan sepeda motor hanya berlaku di Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan MH Thamrin.

Taufiq juga menegaskan Pemprov DKI tak boleh memberlakukan aturan yang bersifat diskriminatif. Pengguna jalan, pengendara roda dua dan empat, memiliki hak yang sama untuk mengakses ruas jalan.

Apalagi, sambungnya, pengendara sepeda motor ikut membayar pajak demi pembangunan Jakarta. Pemilik sepeda motor berkontribusi hingga 39% dari total raihan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta.

“Di satu sisi, Pemprov DKI sangat menggantungkan PAD dari pajak kendaraan bermotor, sebesar 39% lebih masuk. Di sisi lain, pengendara motor dipinggirkan,” ujarnya.

Tidak sebanding
Meski rencana itu terus diperdebatkan, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah berkeras akan merealisasikan. Ia mengaku sudah mengantongi banyak data untuk menyebut sepeda motor penyebab kemacet­an di Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Sudirman.

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta, pertumbuhan sepeda motor dalam lima tahun (2010-2015) rata-rata 9,7%-11%, sedangkan kendaraan roda empat rata-rata 7,9%-8,75%. Fakta itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan di Jakarta yang hanya 0,1%.

“Tidak perlu tunggu lima tahun untuk lihat Jakarta menjadi lebih buruk dari sekarang. Dalam waktu 2-3 tahun juga sudah makin macet. Lagi pula Medan Merdeka sampai Bundaran Senayan hanya 7,49 kilometer atau 0,1% dari jumlah ruas jalan yang ada, yakni 7.200 km,” imbuh Andri.

Demikian halnya dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Ia menyata­kan perluasan pembatasan itu tetap diperlukan karena pemprov tidak bisa membatasi jumlah produksi sepeda motor.

Ia mengakui hingga kini pihaknya belum menerima hasil kajian dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana perluasan kawasan pembatasan motor. Kendati demikian, rencana itu tetap akan diterapkannya.

“Dalam sehari, STNK baru yang keluar di Jakarta bisa mencapai 1.500. Anda bisa bayangkan dalam satu bulan bisa ada 45 ribu kendaraan baru,” pungkasnya. (J-1)

[email protected]