Pembatasan Roda Dua: Protes Warga Harus Ditanggapi Pemprov DKI

GERAKAN Aliansi Pembatasan Motor (GAMPAR) mengancam akan melakukan unjuk rasa di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersikukuh memberlakukan pembatasan motor di jalur tersebut.

Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Dharmaningtyas menyebut protes itu harus dijawab oleh Pemprov DKI dengan angka berupa sosialisasi kepada masyarakat karena masyarakat sudah semakin cerdas.

“Tanpa angka analisis masyarakat selalu bercuriga kepada pemerintah. Pemprov saya harap bisa mensosialisasikan kajiannya yang berupa angka kepada masyarakat. Pemprov harus bisa menjawab protes itu,” kata Dharmaningtyas, Rabu (6/9).

Dharmaningtyas menilai kebijakan pembatasan motor ini belum disertakan alternative yang komprehensif. Belum ada moda transportasi massal yang bisa digunakan warga selain motor, terutama warga kelas menengah. Jika Pemprov tidak kunjung menjawab, bukan tidak mungkin warga akan meanjutkan protes ke yudisial review (class action).

Menurut Dharmaningtyas ada dua kategori masyarakat yang akan sangat terdampak dengan kebijakan ini. Pertama, masyarakat yang hanya lewat area pembatasan dan kedua, masyarakat yang memang beraktivitas di gedung-gedung jalur itu.

“Saya pesimis mereka yang memang bekerja di sana itu terakomodir. Hampir semua jalur jalan di Jakarta ini macet. Kalau Pemprov memberikan jalan alternative lewat belakang gedung juga pasti lebih macet,” katanya.

Diketahui Dinas Perhubungan (DIshub) DKI telah melakukan survey terhadap gedung-gedung di kawasan pemberlakuan pembatas. Kepala Dishub Andri Yansyah menyebut hanya lima gedung yang benar-benar hanya memiliki satu akses masuk.

Hal ini justru menjadi perhatian Dharmaningtyas menjadi pertanyaan. “Mengapa kelompok masyaakat dengan pendapatan rendah harus terbebani? Bukan mobil?,” katanya.

Petisi soal penolakan pembatasna motor yang tecantum dalam change.org hingga kini sudah mengumpulkan 7.902 penandatangan. Anggota GAMPAR, Nursal, enggan berkomentar jauh tentang aksinya yang akan dilaksanakan pada Minggu depan. Namun, ia memastikan aksi tersebut akan tetap dilaksanakan. “Saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Tapi, jadi,” tandasnya. (OL-3)