Membayar Biaya Sewa Rusun Bukan Soal Mudah

MENJADI warga rumah susun (Rusun) Marunda sejak 2016 kemarin, memaksa Euis untuk menata kehidupannya dari awal. Mantan warga Kalijodo, Jakarta Utara ini memang harus menelan pil pahit kehilangan 'masa kejayaan' sebagai pedagang nasi uduk di permukiman sebelumnya.

Hal itu memang tidak lah mudah. Bayangkan, bila sebelumnya di Kalijodo dalam satu hari dia mampu meraup omset sebesar Rp3 juta. Namun, ketika pindah ke Rusun Marunda meski dengan profesi yang sama omset sebesar Rp50 ribu perhari saja sudah harus dia syukuri.

"Daya beli di sini rendah, tidak seperti di Kalijodo dulu," tutur Euis, 52, warga blok A11 Rusun Marunda, Selasa (5/9). Menururt Euis, Kalijodo pada masanya memang mampu menghidupi ribuan Kepala Keluarga (KK) yang di dalamnya. Kawasan yang terkenal tidak pernah tidur tersebut nyatanya membuat warganya makmur. Terbukti Euis yang sudah puluhan tahun hidup di dalamnya mampu meraup keuntungan bersih sebesar Rp1 juta perhari.

Penataan kawasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun lalu memaksa dia memboyong keluarganya menempati ruang seluas 5x9 meter, dengan dua kamar tidur masing-masing luasnya 2,5 x 2,5 meter di salah satu tower di Rusun Marunda.

"Mau bagaimana lagi, disyukuri aja, yang penting masih punya tempat berlindung," ujar Euis.

Awalnya, kata Euis, memang dia masih bertahan menjadi pedagang nasi uduk saat pagi dan malam hari di sekitar tempat tinggalnya yang baru itu. Namun, lama-lama keadaan lah yang membuat dia bangkrut.

Daya beli warga rusun yang tak setinggi di Kalijodo. Euis pun terpaksa pernah menunggak bayar rusun di awal tahun 2017 lantaran besarnya pemasukan yang dia terima perbulan dari jualan nasi uduk tak sebanding dengan besarnya pengeluaran keluarga perbulannya.

Memang, anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri. Dari pemerintah Provinsi DKI, ada jaminan Kartu Jakarta Pintar sebagai kompensasi biaya kebutuhan sekolah. Biaya uang sekolah pun tak lagi dia pikirkan. Tetapi, kata Euis, anaknya butuh uang jajan yang bila dikalkulasikan jumlahnya tak sedikit.

"Putra sulung saya SMP, kalau sekolah dari pagi pukul 07.00 WIB kadang pulangnya sore pukul 16.00 WIB kalau ada pendalaman materi. Masa enggak jajan? kan KJP enggak bisa buat jajan, anak saya masa mau kelaparann engga jajan," kata dia.

Namun, akhir-akhir ini, Euis mengaku terbantu dengan perekrutan Pekerja Harian Lepas (PHL) oleh Pemprov DKI Jakarta. Pekerjaan itulah yang membantu janda beranak dua ini untuk bertahan menyambung kebutuhan rumah tangga dan membayar tunggakan dan biaya unit rusun yang ditempati.

"Jadi sekarang bayar rusun sudah dipotong langsung secara otomatis dari honor menjadi PHL Dinas Kebersihan," kata dia.

Kepala RW 10 Rusun Marunda, Nasrulah Dompas menyampaikan, warga Rusun Marunda yang menunggak terbagi menjadi dua kategori. Penunggak lama dan menahun dan penunggak baru.

Untuk penunggak lama dan menahun, kata Dompas, mayoritas adalah warga yang sudah tinggal lama di rusun tersebut. Rata-rata sudah tinggal sejak 2007 silam. Namun, pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, proses administrasi pembayaran sewa rusun memang masih berantakan. Warga tak bisa membayar lewat bank daerah atau bank BUMN lainnya.

"Dulu memang ribet dan susah bayarnya, engga ada yang bisa ditransfer lewat bank. Warga mesti ke kantor Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakata," kata dia.

Inilah kemudian, jelas Dompas, yang membuat mayoritas penghuni lama rusun jadi 'ogah-ogahan' bayar uang sewa. Padahal, tiap bulan bunga progresif sebesar 2 persen itu tetap dihitung. Kenyataannya ratusan penghuni lama banyak yang menunggak hingga total tunggakan mencapai Rp30 juta.

"Mayoritas mereka yang tunggakannya banyak itu nunggak sejak 2007-2008 silam," kata dia.

Untuk penunggak baru, lanjut dia, merupakan warga korban relokasi dari Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, saat ini mayoritas warga tersebut masih merangkak dari awal. Mereka masih menata kehidupan dan mencari peluang ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka kembali.

"Kalau yang baru memang hidupnya belum stabil, mereka masih morat-marit cari usaha dan kerja buat menafkahi kerluarga mereka," kata dia.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda Yassin Pasaribu menyampaikan, ada 2.980 unit rusun yang disediakan di Rusun Marunda namun baru sekitar 2.560 unit rusun yang terisi. Sedangkan, baru sekitar 300 unit penghuni yang membayar iuran sewa rusun tepat waktu.

"Sisanya masih nunggak, ada yang satu bulan bahkan ada yang sejak 2007 lalu," kata dia.

Menurut Yassin, kemampuan membayar iuran penghuni rusun Marunda memang rendah. Terbukti dari ribuan unit yang terisi baru 300 penghuni yang sanggup melunasi hutang tersebut. Sebab, saat ini penghuni Rusun masih mencari tambatan ekonomi yang bisa mendongkrak kehidupan mereka kembali.

Karena itu, sebagai kepala pengelola Yassin mengaku telah membuat perjanjian pernyataan sanggup bayar bermaterai Rp6.000 dengan seluruh penunggak iuran rusun. Mereka akan mencicil tiap bulan baik piutang dan iuran terbaru. Sehingga, bila harga sewa rusunnya sebesar Rp300 ribu maka penghuni wajib membayar dua kali lipat.

Tentunya, dalam kebijakan ini penghuni masih diberikan keringanan berupa dispensasi sebanyak tiga kali absen membayar. Barulah pada bulan keempat saat mereka kembali mangkir membayar akan dipaksa keluar. "Prinsipnya kalau mau tetap di rusun harus taat aturan, sebab sampai sekarang pemerintah belum juga memiliki kebijakan menghapus tunggakan tersebut," tukas dia.(OL-3)