Lahan Nganggur akan Disulap Jadi RPTRA

PEMPROV DKI Jakarta memastikan pembangunan 100 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) pada tahun ini tetap jalan terus. Gagalnya lima wali kota menyiapkan lahan baru tak akan menjadi kendala.

“Anggaran pengadaan lahan baru itu akan kita alihkan untuk membangun RPTRA di lahan milik Pemprov. Kita minta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) mendata aset Pemprov yang bisa dibangun RPTRA,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, kemarin.

Dia menjelaskan, kebijakan itu diambil untuk menyiasati anggaran pengadaan lahan RPTRA yang telanjur sudah dianggarkan. Dengan demikian, pembangunan 100 RPTRA pada tahun ini tetap bisa direalisasikan dengan jumlah yang memadai.

Pemprov DKI mengusulkan pembangunan sebanyak 48 RPTRA kepada DPRD DKI melalui kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2018 sebesar Rp93 miliar.

“Sebagai salah satu opsi, kita bisa menggunakan lahan bekas kantor lurah yang sudah tidak difungsikan,” ungkapnya.

Tuty menerangkan, untuk mewujudkan rencana pembangunan 100 RPTRA itu, pemprov akan menggunakan lahan yang sudah dibebaskan sepanjang 2013-2017.

“Banyak aset pemeritah yang ada namun belum optimal difungsikan seperti Sasana Krida, bekas kantor lurah yang sudah tidak terpakai, dan tempat lainnya,” jelasnya

Dinas Kehutanan DKI Jakarta juga telah membeli 15 bidang tanah di Jakarta Timur dan Jakarta Utara dengan anggaran APBD Rp450 miliar.

Kepala Dinas Kehutanan Djafar Muchlisin menerangkan, tanah itu akan digunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan permakaman.

“Lahan yang ada ini akan digunakan untuk RTH. Tanahnya dari pengajuan masyarakat selanjutnya disposisi dari gubernur,” jelasnya.

Pengadaan tanah itu sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. (Ssr/Sru/J-1)