Digaji dari APBD Pak Ogah Dibina Polisi

KENDATI masih wacana, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tetap merekrut sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) alias ‘pak Ogah’. Gaji atau honor mereka diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Namun, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menegaskan bahwa meski digaji dengan APBD, Supeltas tetap di bawah Ditlantas Polda Metro Jaya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sayangnya, ia belum dapat memastikan berapa jumlah besaran gaji bagi Supeltas. Dishub DKI sedang meminta Ditlantas Polda Metro Jaya untuk men-detailkan hal tersebut.

“Itu (formula penggajian) kita minta detailkan sama Ditlantas dengan rekrutmennya,” ungkap Sigit kepada Metrotvnews.com, kemarin.

Sebenarnya, ungkap Sigit, masih banyak hal perlu dibahas terkait Supeltas. Seperti pola rekrutmen, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Sigit membuka peluang kalau penggajian supeltas bisa melalui APBD DKI. Sebab, kegiatan tersebut termasuk ke dalam pemolisian masyarakat.

“Ya nanti kan kalau dimintakan anggaran ke Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) kan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kemudian kalau di APBD dibahas bersama Badan Anggaran DPRD,” jelas Sigit.

Khawatir
Peran supeltas dikawatirkan warga seperti pak ogah yang kerap memaksa dan justru menimbulkan kemacetan. Masalah ini ditampik, Kasat Lantas Polres Jakarta Pusat, AKBP Ganet Sukoco. Ia menegaskan, peran Supeltas cuma sebagai pembantu polisi mengatur lalu lintas agar tidak macet. Kalaupun ada tindak kriminal, Supeltas dilarang bertindak gegabah, apalagi mengatasnamakan polisi.

Soal peran dan batas kewenangan itu pula yang ditekankan Ganet selama memberi pelatihan kepada 48 ‘pak ogah’ Supeltas di Jakarta Pusat. Selain membekali pengetahuan dasar mengatur lalu lintas, para Supeltas, kata dia, diperingatkan menjaga etika.

Penegasan serupa disampaikan Kasatlantas Metro Jakarta Selatan, AKB Edi Surasa. Di wilayahnya ada 68 ‘pak ogah’ yang direkrut.

Serupa dengan pelatihan di polres lain, para ‘pak ogah’ supeltas di Jakarta Selatan juga dibekali pengetahuan tentang lalu lintas. Mereka diajari mulai dari pelajaran baris-berbaris hingga gerakan pengaturan lalu lintas.

“12 Gerakan Pengaturan Lalu Lintas. Pengetahuan undang-undang lalu lintas, dan etika komunikasi berlalu lintas,” kata Edi, kemarin.

Komisioner Kompolnas Poe-ngky Indarty meminta polisi mengkaji matang-matang kebijakan ini. Utamanya, terkait efektivitas dan sistem upah bagi para Pak Ogah.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, upah bagi para Supeltas ini bakal berasal dari Pemprov DKI. Pendanannya, menggunakan dana sosial perusahaan (CSR). (Ami/Mtvn/J-3)