Dipegang Setneg Banyak Aset yang Telantar

GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat berharap sertifikat lahan Monumen Nasional (Monas) dibuat atas nama Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya supaya Monas tetap terpelihara dengan baik, tidak seperti aset negara lainnya yang dikelola pemerintah pusat.

Djarot mencontohkan Gedung Pola yang berada di Jalan Proklamasi No 1, Jakarta Pusat. Nasibnya mengenaskan karena dikelola Sekretariat Negara. Padahal gedung yang dibangun Presiden Soekarno pada 1962 itu sarat dengan peninggalan sejarah bangsa Indonesia.

“Kenapa saya sampaikan agar aset itu atas nama Pemprov DKI? Supaya pemprov bisa membiayai perawatannya dan pelestariannya dengan menggunakan APBD,” katanya, kemarin.

Kondisi Gedung Pola saat ini sangat memprihatinkan. Gedung itu tak lebih dari sebuah gedung tua biasa, berdebu dengan kaca yang kusam.

Bagi Djarot, Gedung Pola hanya salah satu contoh dari mirisnya aset negara yang dikelola Sekretariat Negara. Ia yakin, jika aset-aset itu dikelola Pemprov DKI, nasibnya akan berubah.

“Maka itu saya bilang banyak aset Setneg tak dirawat dengan baik. Contoh Gedung Pola. Saya sudah bilang, mohon diserahkan kepada kami untuk kita revitalisasi. Kan sayang dong (enggak dirawat),” terangnya.

Djarot tak ingin nasib Monas akan berakhir sama dengan Gedung Pola hanya karena dikelola Sekretariat Negara.

Ia sendiri tak mempersoalkan apakah nantinya Monas tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau beralih ke Pemprov DKI. Namun, jika melihat bentuk tanggung jawab pemerintah pusat seperti sekarang, pengelolaan Monas lebih baik dipegang Pemprov DKI.

Minggu (20/8) lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan 17 sertifikat lahan kepada Pemprov DKI Jakarta. Sertifikat aset yang diserahkan tersebut antara lain Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW), Balai Kota DKI Jakarta, dan arena pacuan kuda di Pulo Mas.

Sertifikat aset Monas urung dise­rahkan Presiden karena masih ada tarik-menarik antara Pemprov DKI dan Sekretariat Negara.

“Kemarin, saya meminta Pak Presiden, supaya dimasukkan ke aset DKI, dan beliau (Jokowi) mengisyaratkan setuju,” ujar Djarot.

Merujuk sejarah
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah belum memutuskan pihak mana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Monas. Namun, jika merujuk pada nama ‘Monumen Nasional’ itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena monumen itu milik nasional.

“Namanya juga Monumen Nasional,” kata Kalla, Selasa (22/8). Apalagi, sambung Wapres, Monas punya sejarah yang erat kaitannya dengan pemerintah pusat, bukan dengan Pemprov DKI.

“Kalau kita lihat sejarahnya, ini kan namanya Monumen Nasional, bukan monumen DKI, walaupun kemudian menjadi ikon DKI,” imbuh Kalla.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga belum bisa memastikan kapan sertifikat Monas dapat diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pemberian sertifikat harus melibatkan pihak-pihak terkait. “Kita masih bahas,” ucapnya singkat. (MTVN/J-1)

[email protected]