Berani Serobot Trotoar, KJP Bakal Dicabut

GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengancam akan menghentikan aliran dana kartu Jakarta pintar (KJP) bagi warga yang berani berjualan di atas trotoar. Itu dilakukan agar larangan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bisa lebih efektif.

“Bagi yang tertangkap jualan di trotoar, mau hewan kurban atau pedagang lain, periksa KTP-nya. Kalau warga Jakarta dan penerima KJP, setelah diperingati belum kapok, cabut status penerima bantuan KJP,” tegas Djarot di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Menurut Djarot, ini untuk mempertegas larangan yang sudah digulirkan sejak dua pekan lalu sebagai implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2007. Trotoar jelas tidak boleh digunakan selain untuk pejalan kaki.

Selama lebih dari dua pekan penerapan tertib trotoar di Jakarta, sebanyak 7.521 pelanggaran terjadi di trotoar. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mencatat sekitar 1.261 pedagang kaki lima (PKL) terjaring selama bulan tertib trotoar.

Operasi penertiban trotoar, kata Djarot, masih akan berlangsung selama sebulan. Ini dilakukan sebagai bagian dari rencana pembangunan dan pelebaran trotoar di Jakarta. Mengingat, dua tahun mendatang, sistem transportasi terintegerasi bakal dite-rapkan di Jakarta.

“Tertib trotoar ini kan bagian dari dukungan atas sistem integerasi transpotasi yang bakal efektif dua tahun mendatang,” lanjut Djarot.

Minat pedestrian
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin mengatakan, penerapan bulan tertib trotoar selama Agustus di Jakarta masih jauh dari harapan. Padahal, menurut Ahmad, sebetulnya minat warga DKI Jakarta menggunakan ruas trotoar untuk berjalan kaki cukup tinggi.

“Idealnya, trotoar jangan sampai dikuasai pihak lain selain pejalan kaki. Fasilitasnya pun dilengkapi. Sebab, minat warga sangat tinggi,” ujar dia.

Berdasarkan hasil survei PD Pasar Jaya, sekitar 35% dari total warga DKI Jakarta memilih berjalan kaki di trotoar untuk pergi ke tempat berjarak pendek hingga sedang, yakni dalam kisaran 500 meter hingga 1 kilometer.

“Artinya, minat berjalan kaki warga sangat tinggi. Hanya, fasilitasnya tidak memadai. Sehingga, banyak orangtua khawatir kalau anak-anaknya pergi sekolah berjalan kaki diserempet kendaraan,” ujarnya.

Sayangnya, kata dia, masih banyak PKL, kendaraan parkir, serta kendaraan nekat naik ke trotoar yang belum ditindak. “Di kawasan Sabang saja masih banyak PKL, sejak awal belum tersentuh penertiban, kata dia.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia, beberapa ruas trotoar di jalanan Ibu Kota memang masih digunakan para PKL berjualan dan parkir kendaraan. Di Jakarta Pusat, misalnya, sejumlah titik seperti di kawasan Tanah Abang, Jalan KH Mas Mansyur, Kebon Sirih, dan Sabang. Pemandangan serupa juga terlihat di Jakarta Barat, seperti di kawasan Kota Tua, di Jalan Latumenten, Kemanggisan, dan Palmerah.

Ahmad meminta Pemprov DKI dan berbagai pihak terkait bisa konsisten melakukan penertiban trotoar. Tidak sekadar karena momentum tertentu atas implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) No 99 Tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar.

“Tiap pekan kami masih akan mengampanyekan tertib trotoar ini agar apa yang kami cita-citakan sebagai pejalan kaki bisa terwujud,” tukas dia. (J-4)

[email protected]