Belajar pun belum, Ujian Keburu Datang

MENDEKATI September, Dinda Shafira, pelajar SMA Negeri (SMAN) 10 Kota Bekasi, semakin resah. Pada bulan itu, ujian tengah semester (UTS) akan dilaksanakan. Sementara itu, ia sejak awal tahun ajaran baru hingga sekarang belum diberi materi pelajaran.

"Sedih banget, sudah mau UTS tapi belum juga sekolah aktif, padahal kami antusias tetap masuk tiap hari," tutur Dinda kepada Media Indonesia, kemarin.

Bukan hanya Dinda, 71 siswa lain yang masuk SMAN 10 Bekasi melalui jalur zonasi susulan merasakan hal sama. Dalam kurun waktu hampir satu bulan, mereka hanya satu kali mendapatkan materi pelajaran.

"Jadi ya dari pagi kami hanya ngobrol saja di sekolah, bercanda, sampai lapar pukul 14.00 baru pulang ke rumah," kata Dinda. Ia mengaku memilih masuk sekolah itu karena dekat dengan rumahnya sehingga ongkos tidak terlalu besar. "Kalau sekolah swasta banyak biayanya, khawatir memberatkan orangtua," ujar dia.

Dengan jalur zonasi susulan yang ditetapkan Wali Kota Bekasi, Dinda pun diterima sebagai siswa di sana. Namun meski diterima, status Dinda dan siswa yang diterima lewat jalur itu tidak jelas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Indonesia, itu terjadi karena kuota penerimaan sebenarnya telah penuh. Staf Bidang Kesiswaan SMAN 10 Eko Ariyanto menyebut surat imbauan dari Wali Kota yang menyebabkan sekolah mau menampung 72 siswa itu.

Pemkot Bekasi mengajukan penambahan rombongan belajar dari 36 siswa menjadi 40 siswa ke Kemendikbud. Setelah hal itu disetujui, jalur susulan pun dibuka. Namun belakangan, Pemprov Jawa Barat selaku pemegang kewenangan SMA/SMK negeri di kota/kabupaten justru menolak hal itu.

Fanny Plontho, 46, salah satu orangtua siswa, menuntut pihak sekolah agar segera memikirkan solusi supaya anak-anak mereka bisa kembali melanjutkan pendidikan. Dalam pertemuan Senin (7/8) sore, pihak sekolah menjanjikan pengajaran akan dimulai kemarin. Namun janji hanya sebatas janji.

"Katanya hari ini (kemarin) mau mulai belajar, tapi apa buktinya tidak ada iktikad baik. Kemarin juga belum jelas solusinya apa," ujar Fanny.

Pihak sekolah sempat menawarkan dua pilihan kepada 72 orangtua siswa. Pertama, 72 siswa tersebut masuk ke sistem sekolah terbuka. Kedua, mereka diminta mencari sekolah swasta dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

"Namun, orangtua belum bersepakat. Kalau menurut sekolah adanya sekolah terbuka itu lebih baik segera dilakukan, tetapi anak-anak kami sudah mau masuk ke fase UTS," cetus Fanni.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengaku bakal menjembatani persoalan tersebut ke pemprov. Bahkan dia berjanji menyampaikan persoalan tersebut langsung ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Gana Buana/J-4