Headline

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Plh Gubernur DKI Kritik Kerja DPRD cuma Kongko

Aya/J-2
09/8/2017 08:38
Plh Gubernur DKI Kritik Kerja DPRD cuma Kongko
(Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta, Saefullah. -- MI/Rommy Pujianto)

PELAKSANA Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah mengkritik keras kinerja lambat DPRD DKI dalam pembahasan rencana peraturan daerah (raperda).

Saefullah yang juga Sekda DKI meminta dewan membahas raperda yang telah diusulkan eksekutif. "Pembangunan, kan, harus berjalan. Masa nunggu apa gitu. Saya juga enggak ngerti. Tiap hari hadir tapi hanya kongko. Bahas dong!" tegas Saefullah, kemarin.

Saefullah menjadi Plh karena Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat sedang ke Rusia. Ia mengungkapkan dari 32 raperda yang sudah didorong ke DPRD belum satu pun diterbitkan menjadi perda selama 2017.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu berharap dewan bisa bekerja lebih cepat. Dia membebaskan dewan untuk membahas raperda mana yang diinginkan, terkait dengan reklamasi, retribusi, ataupun perparkiran. Secara terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif meminta Saefullah bersabar menunggu dua raperda yang sedang dibahas terkait dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pembahasan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KSP) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sempat dihentikan pada 2016 karena tersandung masalah korupsi yang melibatkan politisi Partai Gerindra Muhammad Sanusi.

"Sekda (Saefullah) seharusnya memahami lebih dalam latar belakang kenapa raperda terkait zonasi berjalan lambat. Seharusnya bisa lebih cerdas, tidak sembarangan bicara. Dia kan ekspert memahami seluruh masalah dari latar belakang politik," cetusnya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, beralasan lambatnya pembahasan dua raperda itu karena penghentian pembahasan pada 2016. Selain itu, DPRD menunggu analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, janji gubernur terpilih Anies Baswedan untuk memoratorium pulau hasil reklamasi yang sudah terbangun menjadi pertimbangan. "Sabarlah, kita bisa komunikasikan dengan gubernur terpilih juga," imbuhnya. (Aya/J-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik