Belum Ada Kebijakan Pembasmian Tikus

MESKI perkembangbiakan tikus sudah menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengaku pihak pemprov tidak memiliki kebijakan untuk membasmi tikus.

Tahun lalu, Pemprov DKI sempat mencanangkan Gerakan Basmi Tikus (GBT) karena kasus penyakit leptospirosis terus meningkat. Untuk setiap tikus yang ditangkap, warga diming-imingi hadiah sebesar Rp20 ribu.

Tikus yang ditangkap rencananya dikumpulkan di kantor kelurahan. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang saat itu menjabat wakil gubernur menyebut bangkai-bangkai tikus yang terkumpul akan diolah menjadi pupuk.

Namun, nyatanya program itu batal dilakukan. Pemprov khawatir nantinya warga malah membudidayakan tikus demi imbalan yang dijanjikan.

Kebijakan yang ideal untuk membasmi tikus di Jakarta belum ditemukan. Di berbagai kota besar di dunia, upaya membasmi tikus diseriusi. Mengintip langkah Pemerintah Kota Paris tahun ini, anggaran sebesar Rp21 miliar siap digelontorkan untuk membasmi tikus.

Dinas Lingkungan Hidup DKI memilih langkah antisipasi perkembangbiakan tikus dengan cara mengurangi jumlah sampah terutama di selokan. Setiap hari, DKI Jakarta memproduksi 6.500-7.000 ton sampah. Salah satu yang terbanyak ialah limbah rumah tangga.

Tak jarang sampah berupa bekas sayuran dan makanan dibuang ke saluran air di depan rumah. Alhasil, selokan penuh dengan endapan sampah dan menjadi tempat bercokol tikus.

Pemprov mengimbau warga di lima wilayah kota, terutama para pemilik rumah makan, agar mengubah perilaku tersebut.

“Kita sekarang menyosialisasikan rumah makan restoran kaki lima, rumah tinggal, untuk membuang bekas cucian piring setelah sampah disaring. Lemak-lemak minyak itu sudah dibersihkan PPSU, tapi tikus tinggal di sana,” kata Ali. (Aya/J-4)