Mau Tekan Urbanisasi? Perketat Hidup di Jakarta

BUKAN operasi Bina Kependudukan (Binduk) dari pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang akan efektif menekan arus urbanisasi. Upaya pengetatan seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan pemukiman liar justru dinilai lebih ampuh.

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna mengibaratkan urbanisasi untuk pencari kerja seperti bola karet. Jika dilempar pasti kembali lagi.

"Pendatang baru itu tidak takut soal administratif seperti identitas penduduk, yang mereka takutkan itu tidak punya pendapatan. Siapa pun boleh ke Jakarta tapi kalau diperketat mereka akan sulit hidup di Jakarta," kata Yayat.

Yayat menjelaskan, pengetatan perlu dilakukan khususnya di wilayah-wilayah yang biasa dijadikan tempat pendatang baru.

"Misalnya Tambora Jakarta Barat. Itu diperketat dalam arti wajib lapor. Ketua RT dan RW harus lihat siapa yang bawa mereka ke Jakarta misalnya. Setiap mereka membawa diwajibkan untuk memberi jaminan tempat bekerja dan tempat tinggal. Kalau tidak ya jangan dibuatkan identitas penduduk," tegas Yayat.

Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi adanya pendatang yang belum jelas memiliki pekerjaan dan berakibat tumbuhnya PKL dan pemukiman liar.

"Konsep Binduknya harus jelas. Wali kota, bupati atau camat tanggung jawab, ini warga kalian harus jelas jangan dibiarkan keluyuran tanpa ada pekerjaan atau tempat tinggal," jelas Yayat.

Kekhawatiran Yayat bahkan sudah terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tanto, 29, menjadi salah satu PKL baru di Tanah Abang. Dia berdagang minuman ringan di trotoar dekat Stasiun Tanah Abang.

Tanto baru dua hari di Jakarta yang diajak kakaknya, Dani, 34, dari kampungnya di Brebes, Jawa Tengah. Dia ikut membantu kakaknya berjualan. "Bantu-bantu kakak dulu, nanti kalau sudah dapat modal baru buka lapak baru sendiri," kata Tanto.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memerintahkan kepada jajarannya melakukan Operasi Bina Kependudukan (biduk) mulai H+24 Lebaran. Operasi akan menyasar kawasan elite, apartemen, hingga perkampungan.

Yayat menambahkan, Jakarta sebagai Ibu Kota mau tidak mau selalu menjadi daya tarik setiap orang di daerah untuk mencari kerja. Hal itu lantaran pemerataan pembangunan serta ekonomi belum merata di daerah.

"Pemprov harus petakan daerah mana saja yang paling banyak pendatangnya, buat kesepakatan. Misalnya daerah itu penghasil ternak, ya kirim hasil ternaknya ke Jakarta jangan orangnya yang ke Jakarta," jelas Yayat. (X-12)