Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMERINTAH daerah mempersiapkan langkah dalam menghadapi kaum urban yang hadir bersamaan arus balik tahun ini.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, memprediksi akan didatangi sekitar 20 ribu kaum urban baru.
Seperti diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi Erwin Effendi, Kota Bekasi masih menjadi pilihan para kaum urban.
Bahkan, urbanisasi menjadi faktor dominan dalam pertumbuhan penduduk.
"Urbanisasi menyumbang 50% pertumbuhan penduduk," ujar Erwin.
Pendatang paling banyak, imbuh dia, ialah dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra.
Pemkot Bekasi, jelas dia, tidak melarang arus urbanisasi ke wilayahnya asalkan memiliki kemampuan bersaing dalam mendapatkan pekerjaan.
"Boleh datang asalkan jangan malah menambah angka pengangguran, mereka harus jadi aset Kota Bekasi," kata Erwin.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Hartono mengatakan, sepanjang Januari-Mei 2017 penyerapan tenaga kerja di Kota Bekasi cukup rendah.
Dari sekitar 4.246 pencari kerja, hanya 561 orang yang diterima.
"Jumlahnya masih di bawah 10% dari angka pencari kerja," kata Hartono.
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Edison Sianturi menjelaskan akan memantau kehadiran arus balik di sejumlah posko yang didirikan mulai Jumat (30/6).
"Yang dilakukan ialah monitoring dan pemantauan serta perkiraan arus balik. Seberapa banyak selisih arus mudik dan arus balik untuk memperkirakan pendatang baru ke DKI Jakarta. Semua orang di negeri ini punya hak untuk mengadu nasib di Jakarta," kata Edison.
Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo menegaskan akan memulangkan para pendatang ke Kota Surabaya, Jawa Timur, yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kependudukan, tempat tinggal, dan pekerjaan.
"Kami telusuri jaminan tempat tinggal, apakah sudah sesuai, kemudian jaminan pekerjaan. Kalau mau tinggal di Surabaya, mereka harus ada tempat tinggal tetap dan jaminan pekerjaan," ujarnya. (Gan/Aya/FL/N-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved