Senin 06 Desember 2021, 05:00 WIB

Omicron dan Disparitas Cakupan Vaksinasi

Dian Kusuma Research Associate, Imperial College London | Kolom Pakar
Omicron dan Disparitas Cakupan Vaksinasi

MI/Seno

 

VARIAN omicron (B.1.1.529) pertama kali dideteksi di Afrika Selatan pada November 2021 dan dimasukkan sebagai variants of concern oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 26 November 2021. Variants of concern adalah daftar varian baru sebagai hasil dari mutasi virus SARS-CoV-2 yang berpotensi lebih berbahaya. Selain omicron, varian delta (B.617.2) pertama kali dideteksi di India pada Desember 2020 ialah contoh lain variant of concern yang terbukti lebih menular (transmissible) dan lebih menyebabkan keparahan (disease severity).

Selain menyebabkan krisis covid-19 gelombang kedua di India, varian delta juga menyebabkan sangat tingginya kasus dan kematian karena covid-19, di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia selama Desember 2020 sampai September 2021. Selain itu, varian gamma (P.1) pertama kali dideteksi di Brasil pada Desember 2020, ialah contoh lain dari variant of concern yang juga terbukti lebih menular dan lebih sakit parah. Selain menyebabkan krisis covid-19 gelombang kedua di Brasil, varian gamma juga menyebabkan sangat tingginya kasus dan kematian karena covid-19, terutama di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat.

Berkaca dari semua pengalaman itu, sejak dimasukkan daftar variants of concern sampai saat ini (4 Desember 2021), paling tidak sudah 42 negara yang memberlakukan kebijakan pembatasan perjalanan sebagai dampak omicron. Pemerintah Inggris misalnya, menerapkan pembatasan perjalanan dari enam negara termasuk Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, dan Namibia.

Warga negara dan residen permanen yang kembali dari negara-negara tersebut diharuskan untuk karantina di hotel selama 10 hari, apa pun status vaksinasi mereka, sedangkan warga negara lain tidak diperbolehkan masuk sama sekali.

Pemerintah Prancis dan Jerman sampai saat ini masih menerapkan kebijakan pelarangan terbang dari delapan negara, yaitu Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Zambia, dan Zimbabwe. Pemerintah Singapura, Filipina, dan Turki ialah termasuk yang memberlakukan larangan terbang/perjalanan ke negara-negara tersebut. Di Tanah Air, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan serupa dengan melarang warga asing masuk dari delapan negara tersebut dan mengharuskan warga negara untuk karantina di hotel selama 14 hari.

Munculnya varian-varian virus baru ialah proses alami dari siklus hidup sebuah virus termasuk SARS-CoV-2, yang menyebabkan covid-19 sehingga tingginya jumlah kasus akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya varian baru, baik varian yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya (variants of concern). Oleh karena itu, kunci mencegah munculnya varian-varian baru berbahaya di masa depan ialah dengan upaya menurunkan penularan karena menurunkan kesempatan virus untuk bermutasi.

WHO menyampaikan, paling tidak empat upaya menghentikan penyebaran virus covid-19, antara lain vaksinasi, sering cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Untuk vaksinasi, selain menurunkan risiko keparahan dan kematian akibat covid-19, data juga sudah menunjukkan vaksin covid-19 dapat menurunkan risiko terjangkit covid-19, dan menularkan ke orang lain (transmission).

Penelitian terbaru dari jurnal Vaccine, Marc Lipsitch dari Harvard University melakukan estimasi menggunakan data dari penelitian menggunakan vaksin Moderna dan menemukan bahwa satu dosis vaksin dapat menurunkan risiko penularan sebesar 61% atau lebih (Lipsitch & Kahn, 2021). Selanjutnya, Toon Braeye dkk melakukan analisis menggunakan 301,741 tes covid-19 dari Januari-Juni 2021 di Belgia, dan menemukan vaksin dosis lengkap berhubungan secara signifikan menurunkan risiko terjangkit covid-19, dan risiko menularkan lagi (Braeye et al., 2021).

Dari keempat upaya yang direkomendasikan WHO untuk menghentikan penularan, salah satu yang paling sulit diterapkan di tingkat global dan nasional ialah upaya vaksinasi massal dan menyeluruh (universal). Hal ini disebabkan hambatan sisi operasional sistem kesehatan. Termasuk peralatan dan tenaga vaksin dan sisi masyarakat termasuk keraguan menerima vaksin (hesistancy). Selain itu, salah satu hambatan utama ialah keterbatasan supply vaksin covid-19 untuk banyak negara di dunia.

 

Disparitas cakupan vaksinasi

Disparitas (perbedaan atau ketimpangan) cakupan vaksinasi antara negara sangat mudah dilihat untuk konteks covid-19. Salah satunya karena adanya informasi yang bisa diakses publik dan real time untuk banyak data, termasuk jumlah kasus/kematian per hari dan jumlah cakupan vaksinasi dari negara masing-masing. Misalnya, Johns Hopkins Coronavirus Resource Center dan Worldometer memberikan informasi 265 juta kasus dan 5,2 juta kematian di dunia, sejak awal pandemi (akhir 2019) sampai 4 Desember 2021.

Untuk vaksinasi, website Our World in Data memberikan informasi bahwa 54,9% dari penduduk dunia sudah menerima paling tidak satu dosis vaksin covid-19, 8,14 miliar dosis sudah diberikan di dunia, dan sekitar 34,4 juta dosis vaksin diberikan setiap hari saat ini. Namun, hanya 6,2% dari penduduk di negara miskin (low income countries) sudah menerima paling tidak satu dosis vaksin.

Data memperlihatkan, jelas disparitas cakupan vaksinasi antara negara kaya dan miskin di dunia. Our World in Data juga memberikan informasi proporsi penduduk yang sudah menerima vaksin untuk tiap-tiap negara. Negara dengan proporsi tertinggi untuk penduduk yang sudah menerima vaksin lengkap ialah negara-negara maju dan kaya seperti Singapura (91,1%), Uni Emirat Arab (88,4%), Portugal (87,8%), Cile (83,4%), Korea Selatan (82,3%), dan Spanyol (80,6%).

Sementara itu, negara dengan proporsi terendah untuk penduduk yang sudah menerima vaksin lengkap ialah negara-negara berkembang dan miskin, seperti Nigeria (1,7%), Ethiopia (1,2%), Kenya (5,2%), dan Mesir (14,9%).

Selanjutnya, data Our World in Data menunjukkan disparitas jumlah dosis vaksin covid-19 yang sudah diberikan per 100 orang, berdasarkan kelompok pendapatan negara. Tiap-tiap dosis vaksin, termasuk boosters, dihitung satu-satu karena seseorang bisa menerima lebih dari satu dosis, maka jumlah dosis dalam bisa lebih dari jumlah penduduk.

Hingga 2 Desember 2021, data menunjukkan 151,3 dosis vaksin per 100 orang untuk negara maju, dan 8,49 dosis vaksin per 100 orang untuk negara miskin (low income countries), yaitu perbedaan relatif sebesar 17,8 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju (high income countries). Data juga menujukkan 72,8 dosis vaksin per 100 orang untuk negara lower middle income (termasuk Indonesia), yaitu perbedaan relatif sebesar 2,1 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju.

Sudah ada inisiatif untuk mengurangi disparitas cakupan vaksin antarnegara di dunia. Salah satu yang utama ialah kemitraan COVAX. COVAX dipimpin bersama oleh WHO, Global Alliance for Vaccines and Immunizations (Gavi), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan Unicef. Tujuannya untuk mempercepat pengembangan dan produksi vaksin covid-19 dan menjamin pemerataan akses vaksin untuk seluruh negara.

Negara maju dan lembaga donor dapat berkontribusi dana untuk pengembangan dan pengadaan vaksin bagi negara berkembang/miskin (sekitar 20% penduduk di 92 negara). Namun, dalam perkembangannya, banyak tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, COVAX menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar lebih dari US$25 miliar, untuk kebutuhan sampai tahun depan.

Kedua, COVAX belum mampu bersaing dengan negara maju, yang telah membeli sebagian besar pasokan vaksin di pasar global. Meskipun bergabung dengan COVAX, banyak negara maju membuat perjanjian bilateral sendiri dengan produsen vaksin. Hal ini sangat semakin terlihat sekarang ketika banyak negara maju memberikan vaksin boosters kepada mayoritas penduduknya disebabkan oleh varian omicron.

Ketiga, COVAX menghadapi tantangan besar lainnya, ketika salah satu produsen kontrak terbesarnya, Serum Institute of India, tidak dapat memenuhi target produksi dan akhirnya menunda waktu ekspor karena lonjakan besar kasus covid-19 selama gelombang kedua India. Akibatnya, COVAX menghadapi kekurangan vaksin. Bahkan, ketika India pulih dari darurat kesehatan masyarakat yang menghancurkan dan mencoba untuk menyeimbangkan kebutuhan domestik, dengan komitmen internasional untuk manufaktur (Asundi et al, 2021; Dolgin 2021).

 

Disparitas cakupan vaksinasi dalam negara

Berbeda dengan disparitas antara negara yang memiliki banyak data publik dan real time, disparitas cakupan vaksinasi covid-19 dalam negara harus melalui analisis data dan dipublikasi di jurnal ilmiah. Oleh karena itu, pencarian di literatur hanya ditemukan hasil analisis (peer reviewed dan preprint) dari paling tiga negara, Inggris (UK), Amerika Serikat, dan Israel.

Dari Inggris, Curtis et al (2021) melakukan data analysis menggunakan data pasien di klinik di Inggris. Dari pasien berusia 80 tahun ke atas, 94,7% sudah menerima vaksin, tapi terdapat disparitas besar berdasarkan etnik (kulit putih 96,2% dan kulit hitam 68,3%), dan tingkat sosioekonomi (tinggi 96,6% dan rendah 90,7%).

Selanjutnya, Nafilyan et al (2021) melakukan data analysis menggunakan 6,8 juta orang dewasa usia 70 tahun ke atas, dan menemukan bahwa sampai 15 Maret 2021, 93,2% penduduk usia 70+ tahun sudah menerima paling tidak satu dosis vaksin. Namun, mereka yang tinggal di tempat dengan sosioekonomi lebih rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak divaksinasi.

Nafilyan et al (2021) melakukan analisis disparitas berdasarkan jenis pekerjaan di antara umur 40-64 tahun, dan menemukan cakupan vaksinasi lebih tinggi pada pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah dan lebih rendah pada pekerjaan yang tidak bisa dari rumah.

Banyak pekerjaan dengan tingkat vaksinasi yang rendah juga melibatkan kontak dengan masyarakat, atau dengan orang-orang yang rentan. Di Amerika Serikat, Williams et al (2021) melakukan analisis menggunakan data sensus periode Januari-Maret 2021, dan menemukan bahwa kelompok etnik Hispanik memiliki cakupan vaksinasi lebih rendah (8,0 poin persentase) daripada kulit putih. Di Israel, Saban et al (2021) melakukan analisis untuk periode Desember 2020 dan Agustus 2021 dan menemukan penduduk sosioekonomi tinggi memiliki cakupan vaksinasi yang lebih tinggi.

Walapun belum ada penelitian serupa dari negara berkembang termasuk Indonesia, beberapa penelitian cakupan vaksinasi lain bisa digunakan sebagai acuan (proxy). Bobo et al (2021) melakukan analisis disparitas cakupan vaksinasi anak di 25 negara Afrika dan menemukan cakupan vaksinasi lebih rendah di antara anak-anak dari sosioekonomi kurang beruntung. Gao et al (2020) melakukan analisis disparitas cakupan vaksinasi campak di enam negara termasuk Indonesia dan menemukan disparitas cakupan vaksinasi terlihat jelas di hampir semua negara.

 

Apa yang bisa dilakukan

Beberapa upaya bisa dilakukan untuk mengurangi disparitas cakupan vaksinasi covid-19 dalam tingkat global dan nasional. Dalam tingkat global, pemerintah negara berkembang, termasuk Indonesia dapat terus mengupayakan vaccine diplomacy, bekerja sama dengan lembaga PBB (WHO, Unicef), lembaga donor, dan negara maju untuk lebih mendorong efektivitas COVAX dalam pengadaan vaksinasi khususnya bagi negara miskin.

Dalam tingkat nasional, pemerintah negara berkembang termasuk Indonesia perlu melakukan berbagai upaya meningkatkan cakupan vaksinasi lengkap bagi semua (universal). Khususnya, di antara kelompok rentan seperti lanjut usia, mereka yang memiliki penyakit berisiko, dan tenaga kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memastikan pemerataan cakupan vaksinasi ke semua golongan terutama dari kelompok sosioekonomi rendah (pro-poor) (Hyder et al., 2021). Di Inggris misalnya, NHS England (semacam BPJS Kesehatan), memberikan dukungan dana tambahan untuk meningkatkan penyerapan vaksin covid-19 di etnik minoritas, dan kelompok sosioekonomi rendah (Iacobucci, 2021).

Lembaga pemerintah daerah dan organisasi lokal masyarakat ikut membantu melalui pelatihan dan promosi kesehatan untuk memastikan pesan sampai ke masyarakat, nomor helpline, bekerja dengan kelompok pemuda, dan kampanye media sosial untuk melawan kampanye antivaksinasi (Wilkinson, 2021).

Di Amerika Serikat, kegiatan termasuk membangun kepercayaan (trust), melakukan outreach, dan bekerja sama dengan organisasi keagamaan yang berpengaruh di kelompok masyarakat tertentu (Sina-Odunsi, 2021). Bagi masyarakat, penting untuk menjalankan rekomendasi WHO, untuk menghentikan penyebaran virus covid-19, yaitu vaksinasi, sering cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker.

 

Baca Juga

MI/Seno

Investasi Inklusif untuk Masa Depan Indonesia

👤Teguh Dartanto Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 🕔Senin 17 Januari 2022, 05:20 WIB
TAHUN Baru bukan hanya lintasan waktu atau angka yang bertambah...
MI/Seno

Tetaplah Waspada Covid-19

👤Tjandra Yoga Aditama Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, Guru Besar FKUI, Mantan Direktur WHO Asia Tenggara, dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes 🕔Senin 10 Januari 2022, 05:15 WIB
DALAM beberapa hari terakhir ini, media massa banyak memberitakan proyeksi kasus...
MI/Seno

Memasuki 2022 dengan Memacu Riset Nasional

👤Djoko Santoso Guru Besar Fakultas Kedokteran Unair 🕔Senin 03 Januari 2022, 05:10 WIB
BARU saja kita meninggalkan 2021 dan memasuki...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya